Headline.co.id, Jakarta ~ Program Makan Bergizi Gratis (MBG) baru menjangkau 61.195 dari 4.268.848 santri di Indonesia atau sekitar 1,43 persen. Menteri Agama Nasaruddin Umar mengusulkan tiga strategi untuk memperluas cakupan program tersebut dalam Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) Tata Kelola MBG di Jakarta, Rabu (29/7/2026). Usulan itu mencakup perluasan penerima manfaat, pelibatan ekosistem pesantren dalam rantai pasok bahan pangan, serta penyesuaian jadwal distribusi makanan. Langkah tersebut dinilai perlu untuk meningkatkan pemenuhan gizi santri sekaligus menyesuaikan pelaksanaan MBG dengan kondisi pesantren.
Rakortas tersebut dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan dan dihadiri Badan Gizi Nasional (BGN), Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Badan Komunikasi Pemerintah, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, serta sejumlah kementerian dan lembaga terkait.
Berdasarkan data Pusat Data dan Informasi BGN per 28 Juli 2026, jumlah santri yang telah menerima manfaat MBG masih jauh dibandingkan total populasi santri di Indonesia. Nasaruddin menilai kondisi tersebut perlu segera didorong melalui kerja sama lintas kementerian dan lembaga.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
“Angka ini baru sekitar 1,43 persen dari total keseluruhan santri kita. Kelompok santri ini boleh dikatakan sebagai pihak yang paling memerlukan sentuhan program gizi, namun ternyata baru sekitar satu persen yang bisa tersentuh. Ini yang perlu kita dorong bersama,” ujar Nasaruddin Umar.
Tiga Strategi Perluasan MBG bagi Santri
Strategi pertama yang diusulkan Menag ialah memperluas cakupan penerima manfaat MBG di lingkungan pondok pesantren. Menurut Nasaruddin, sebagian besar pesantren memang telah memiliki dapur umum untuk melayani kebutuhan makan santri, tetapi intervensi pemerintah tetap diperlukan agar kualitas pemenuhan gizi dapat ditingkatkan.
Strategi kedua berkaitan dengan pengadaan bahan pangan. Nasaruddin meminta BGN mempertimbangkan sumber bahan baku yang selama ini dikelola secara mandiri oleh pesantren. Pelibatan tersebut dinilai dapat mendukung keberlanjutan program sekaligus memberdayakan kemandirian ekonomi pesantren.
“Terkait supplier bahan makanan untuk program MBG ini, kami mengusulkan agar BGN memanfaatkan sumber-sumber bahan baku yang selama ini sudah ada dan dikelola secara mandiri oleh pesantren. Ini tidak hanya menekan biaya logistik, tetapi juga menghidupkan kemandirian ekonomi pesantren,” katanya.
Strategi ketiga adalah menyesuaikan mekanisme distribusi makanan dengan kebiasaan santri yang menjalankan puasa sunah pada Senin dan Kamis. Penyesuaian waktu pengiriman diperlukan agar makanan tetap segar saat diterima dan dapat dikonsumsi ketika waktu berbuka tiba.
“Di pondok pesantren ada kebiasaan puasa Senin dan Kamis. Oleh karena itu, perlu ada penyesuaian jadwal distribusi, misalnya dikirim menjelang waktu berbuka puasa agar makanan yang diterima santri tetap segar,” jelasnya.
Pemutakhiran Data Jadi Dasar Ketepatan Sasaran
Selain mengusulkan tiga strategi tersebut, Nasaruddin menekankan pentingnya validitas data dalam tata kelola MBG. Kementerian Agama menyatakan siap bersinergi dengan seluruh pihak untuk mempercepat pemutakhiran data santri, madrasah, dan lembaga keagamaan lainnya.
Menurut Nasaruddin, data yang valid akan memudahkan kelompok santri, madrasah, dan kelompok lintas agama berkolaborasi dengan lembaga pengelola program. “Kemenag akan segera bergerak dan ini akan diselesaikan secepatnya. Dengan data yang valid, kelompok santri, madrasah, dan kelompok lintas agama akan lebih mudah berkolaborasi dengan lembaga pengelola program ini,” ujar Nasaruddin.
Pemutakhiran data juga menjadi bagian dari kesepakatan lintas kementerian dan lembaga dalam rakortas tersebut. Pemerintah menargetkan seluruh pembaruan data Program MBG diserahkan paling lambat 5 Agustus 2026 sebagai dasar pelaksanaan program yang lebih akurat dan tepat sasaran.
Penataan SPPG dan Prioritas Wilayah 3T
Zulkifli Hasan mengatakan pemerintah terus menyempurnakan tata kelola MBG agar pelaksanaannya semakin efektif. Salah satu fokus yang dibahas ialah penataan Satuan Pelayanan Program Gizi (SPPG), termasuk pemenuhan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
“Dalam waktu dekat, kita targetkan penataan SPPG segera rampung, khususnya terkait pemenuhan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi. Pendataan wilayah prioritas penerima manfaat juga harus segera diselesaikan dengan fokus pada daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T),” kata Zulkifli Hasan.
Program MBG merupakan salah satu program prioritas pemerintah untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak usia sekolah dan kelompok rentan. Program tersebut juga diarahkan untuk mendukung terwujudnya generasi Indonesia yang sehat, produktif, dan berdaya saing menuju visi Indonesia Emas 2045.
Dukung jurnalis Headline.co.id secara gratis Atau Berkontribusi Traktir KopiUntuk pengembangan Headline Media
Gambar tidak dapat dimuat.
