Headline.co.id ~ Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah dalam pengamanan aset negara dan kekayaan alam untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat. Penegasan itu disampaikan saat menyaksikan penyerahan denda administratif penyelamatan keuangan negara dan penguasaan kembali kawasan hutan di Kompleks Kejaksaan Agung, Jakarta, Selasa (6/10/2026). Dalam agenda tersebut, negara menerima pengembalian keuangan sebesar Rp13,24 triliun serta penguasaan kembali kawasan hutan seluas 259.230,73 hektare. Langkah itu dilakukan melalui kerja Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) dan sinergi 12 kementerian serta lembaga.
Pengembalian tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan aset serta kawasan hutan yang berhasil diamankan kembali berada dalam pengelolaan negara. Pemerintah menilai langkah itu penting untuk memperkuat sumber daya negara, mendukung pembangunan nasional, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Pengamanan aset negara mencakup keuangan dan kawasan hutan
Secara simbolis, kawasan hutan seluas 259.230,73 hektare diserahkan Jaksa Agung ST Burhanuddin selaku Wakil Ketua I Pengarah Satgas PKH kepada Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Capaian terbaru itu menambah hasil kerja Satgas PKH dalam dua tahun terakhir. Dalam periode tersebut, satgas telah menyelamatkan keuangan negara hingga Rp52 triliun dan menertibkan lebih dari 6,2 juta hektare kawasan hutan di seluruh Indonesia.
Presiden Prabowo mengatakan pengamanan aset dan kawasan hutan merupakan upaya memperkuat sumber daya negara untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Menurut dia, kawasan hutan yang berhasil diselamatkan memiliki nilai besar bagi kepentingan pembangunan nasional.
“Apa yang dikerjakan oleh Satgas PKH ini adalah upaya nyata menambah tabungan bangsa untuk masa depan anak cucu kita. Kawasan hutan yang diselamatkan dan ditertibkan ini nilainya sangat besar untuk mendukung pembangunan nasional, mulai dari perbaikan sekolah, fasilitas kesehatan, hingga peningkatan kualitas hidup masyarakat,” tegas Presiden.
Kolaborasi 12 kementerian dan lembaga
Presiden mengapresiasi sinergi 12 kementerian dan lembaga yang terlibat dalam Satgas PKH. Lembaga yang disebut lain Kementerian Kehutanan, Kejaksaan Agung, TNI, Polri, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Kolaborasi lintas lembaga tersebut dinilai penting untuk memperkuat tata kelola kawasan hutan sekaligus menjaga kedaulatan negara atas kekayaan alam. Penyerahan yang berlangsung di Kompleks Kejaksaan Agung itu juga menunjukkan keterkaitan penyelamatan keuangan negara dan penertiban kawasan hutan.
Pemerintah selanjutnya memastikan kekayaan alam dan kawasan hutan yang telah diamankan dapat memberikan manfaat bagi kepentingan masyarakat serta pembangunan nasional. Pengelolaan aset dan sumber daya tersebut diarahkan untuk berjalan sesuai kepentingan negara, prinsip keberlanjutan, dan kepastian hukum.
Jumlah Polisi Hutan diarahkan mencapai 70 ribu personel
Selain penertiban kawasan hutan, Presiden menekankan pentingnya memperkuat pengawasan di lapangan. Pemerintah menyiapkan langkah strategis untuk menambah jumlah Polisi Hutan (Polhut) secara bertahap hingga mencapai sasaran ideal 70 ribu personel.
Penambahan personel itu diarahkan untuk memperkuat pengawasan terhadap bentang alam hutan Indonesia yang mencapai puluhan juta hektare. Polhut juga akan berperan meningkatkan kesiapsiagaan dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta penindakan pembalakan liar secara terpadu.
Penguatan pengawasan di lapangan menjadi tindak lanjut dari penertiban kawasan hutan dan pengamanan aset negara. Dengan kehadiran personel yang diperkuat, pemerintah mengarahkan pengawasan sumber daya hutan agar berlangsung lebih efektif.
Tindak lanjut Kementerian Kehutanan
Kementerian Kehutanan akan menindaklanjuti arahan Presiden dengan memperkuat kehadiran Polhut di lapangan. Kementerian juga akan mendorong pemulihan fungsi ekosistem serta memastikan pemanfaatan sumber daya hutan berjalan sesuai prinsip keberlanjutan dan kepastian hukum.
Penyerahan denda administratif dan kawasan hutan tersebut menjadi bagian dari langkah pemerintah mengembalikan aset serta kekayaan alam yang telah diamankan ke dalam pengelolaan negara. Pemerintah menempatkan hasil pengamanan itu sebagai sumber daya yang harus dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat dan pembangunan nasional.
Dukung jurnalis Headline.co.id secara gratis Atau Berkontribusi Traktir KopiUntuk pengembangan Headline Media
Gambar tidak dapat dimuat.
