Headline.co.id, Makassar ~ Kementerian Sosial menargetkan 50 persen penduduk Indonesia telah terdata secara digital dalam sistem Perlindungan Sosial (Perlinsos) hingga Desember 2026. Target tersebut disampaikan Menteri Sosial Saifullah Yusuf saat meresmikan peluncuran Program Gerakan Peduli Tetangga di Makassar, Sulawesi Selatan, Minggu (4/10/2026). Digitalisasi Perlinsos dilakukan untuk meningkatkan ketepatan penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat miskin dan rentan. Pemerintah menempuh langkah ini melalui integrasi berbagai basis data, pelibatan masyarakat, serta penggunaan teknologi biometrik untuk memverifikasi identitas penerima.
Target tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperbaiki akurasi data penerima bantuan sosial. Menurut Saifullah, integrasi data dan digitalisasi tidak hanya berkaitan dengan efisiensi administrasi, tetapi juga menjadi instrumen untuk menghadirkan keadilan bagi masyarakat yang membutuhkan perlindungan sosial.
Perlinsos Digital Integrasikan Berbagai Basis Data
Saifullah mengatakan pemerintah mengintegrasikan sejumlah basis data strategis untuk memperkuat ketepatan sasaran bantuan. Basis data tersebut mencakup data kependudukan dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dari Badan Pusat Statistik (BPS), serta data pendukung dari PLN, Kepolisian, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), hingga Kementerian Hukum.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Integrasi itu ditujukan untuk menghasilkan data penerima bantuan yang lebih akurat. Pemerintah juga membuka ruang bagi masyarakat untuk terlibat langsung melalui sistem Perlinsos Digital.
Dalam sistem tersebut, masyarakat dapat melakukan registrasi ulang, mengusulkan warga yang dinilai layak menerima bantuan, serta menyanggah data penerima yang dianggap tidak sesuai. Sistem itu juga dilengkapi teknologi biometrik atau pengenalan wajah (face recognition) untuk memverifikasi identitas.
Mensos menegaskan penggunaan teknologi dalam penyaluran bantuan sosial harus tetap berorientasi pada kepentingan warga. “Penggunaan teknologi harus mampu menghadirkan keadilan, bukan sekadar mempercepat proses administrasi. Karena itu, kualitas data dan partisipasi masyarakat tetap menjadi faktor penting dalam memastikan bantuan sosial diterima warga yang berhak,” ujar pria yang akrab disapa Gus Ipul tersebut.
Agen Perlinsos Bantu Warga yang Kesulitan Mengakses Layanan Digital
Untuk menjangkau warga yang mengalami kesulitan mengakses layanan digital, pemerintah membuka kesempatan bagi berbagai unsur masyarakat untuk menjadi Agen Perlinsos. Mereka yang dapat terlibat lain ketua RT/RW, pemuda, organisasi kemasyarakatan, komunitas perempuan, hingga insan pers.
Pelibatan masyarakat tersebut dimaksudkan untuk mendekatkan layanan pendataan dengan warga. Agen Perlinsos dapat membantu memastikan warga yang selama ini belum masuk dalam data memperoleh akses untuk terdata dalam sistem.
“Diutamakan yang paling dekat, apakah itu saudaranya atau tetangganya, agar mereka yang selama ini terlewat oleh data bisa masuk dalam sistem dan kemudian mendapatkan perlindungan sosial sesuai dengan program-program yang pemerintah miliki,” tutur Saifullah.
Dengan pendekatan tersebut, proses pendataan tidak hanya bergantung pada akses warga terhadap perangkat atau layanan digital. Lingkungan terdekat diharapkan dapat membantu mengidentifikasi serta mengusulkan warga yang membutuhkan perlindungan sosial.
Uji Coba Berlangsung di Banyuwangi
Uji coba digitalisasi bantuan sosial telah dilaksanakan di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Setelah uji coba tersebut, program akan diperluas ke 42 kabupaten/kota lainnya.
Pemerintah menargetkan penyaluran bantuan sosial berbasis data digital mulai diterapkan secara nasional pada 2027 apabila seluruh tahapan berjalan sesuai rencana. Dengan demikian, target pendataan digital 50 persen penduduk hingga Desember 2026 menjadi salah satu tahapan sebelum penerapan sistem tersebut secara nasional.
Kementerian Sosial menempatkan kualitas data dan partisipasi masyarakat sebagai faktor penting dalam pelaksanaan Perlinsos Digital. Kedua aspek itu diperlukan agar bantuan sosial diterima warga yang berhak sekaligus mengurangi kemungkinan adanya warga yang membutuhkan tetapi belum tercatat dalam sistem.
Dukung jurnalis Headline.co.id secara gratis Atau Berkontribusi Traktir KopiUntuk pengembangan Headline Media
Gambar tidak dapat dimuat.
