Headline.co.id, Tidore Kepulauan ~ Tidore, Pemerintah Kota Tidore Kepulauan menyiapkan strategi fiskal untuk menghadapi pengurangan alokasi Dana Transfer pada 2026 dan tingginya beban belanja pegawai. Strategi tersebut dibahas Wali Kota Tidore Muhammad Sinen dalam Rapat Paripurna ke-5 Masa Persidangan I Tahun 2026–2027 DPRD Kota Tidore Kepulauan, Selasa (22/9/2026). Pemkot Tidore akan mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), melakukan efisiensi belanja, dan memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat. Langkah itu ditempuh untuk merespons kondisi fiskal daerah melalui peningkatan pendapatan serta penyesuaian belanja berdasarkan skala prioritas.
Muhammad Sinen mengatakan, pengurangan Dana Transfer yang cukup besar menjadi salah satu tantangan dalam pelaksanaan anggaran daerah 2026. Kondisi tersebut berlangsung bersamaan dengan tingginya beban belanja pegawai.
“Tahun 2026 ini kita mengalami pengurangan alokasi Dana Transfer yang cukup besar, ditambah beban belanja pegawai. Kita harus optimalkan PAD, efisiensi belanja, dan sinergi dengan pusat,” kata Muhammad Sinen dalam rapat paripurna tersebut.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Strategi Pemkot Tidore Menghadapi Tekanan Fiskal
Muhammad Sinen menjelaskan, Pemkot Tidore menyiapkan tiga langkah strategis untuk merespons kondisi fiskal tersebut. Langkah pertama ialah mengoptimalkan PAD melalui peningkatan pajak dan retribusi serta menggali potensi ekonomi lokal baru.
Langkah kedua berupa efisiensi belanja. Pemerintah daerah akan menunda kegiatan yang kurang prioritas dan memangkas anggaran administratif. Adapun langkah ketiga adalah memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat melalui pengusulan program atau pendanaan khusus kepada kementerian.
“Pertama, Optimalisasi PAD dengan meningkatkan pajak dan retribusi serta menggali potensi ekonomi lokal baru. Kedua, Efisiensi Belanja dengan menunda kegiatan yang kurang prioritas dan memangkas anggaran administratif. Ketiga, Sinergi dengan Pusat dengan mengusulkan program atau pendanaan khusus langsung ke kementerian,” ujar dia.
Perubahan Pendapatan dan Belanja Daerah
Dalam Ranperda Perubahan APBD 2026, Pendapatan Daerah Kota Tidore Kepulauan meningkat dari Rp796.196.283.374 menjadi Rp840.623.384.444. Dengan demikian, pendapatan daerah bertambah Rp44.427.101.070.
Kenaikan tersebut berasal dari beberapa komponen. PAD meningkat sebesar Rp2,5 miliar. Pendapatan Transfer bertambah Rp41.306.966.522 yang bersumber dari kurang bayar Dana Bagi Hasil (DBH) 2023. Sementara itu, lain-lain pendapatan bertambah Rp620.134.548.
Di sisi belanja, Belanja Daerah turun dari Rp969.125.998.713 menjadi Rp864.578.057.550 atau berkurang Rp104.547.941.163. Penurunan itu lain dipengaruhi kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat.
Belanja Operasi turun Rp87.126.942.539, sedangkan Belanja Modal berkurang Rp41.113.533.925. Penyesuaian tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah mengendalikan belanja dalam perubahan APBD 2026.
DPRD dan Wali Kota Sepakati Perubahan KUA-PPAS
Ketua DPRD Kota Tidore, Ade Kama, menyampaikan bahwa Nota Kesepakatan tentang Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2026 telah disepakati DPRD dan Wali Kota.
Menurut Ade Kama, kesepakatan tersebut mempertimbangkan skala prioritas kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan aspek ekonomi, efisiensi, dan efektivitas.
Rapat paripurna itu dihadiri 22 dari 25 anggota DPRD Kota Tidore Kepulauan. Hadir pula Forkopimda, Plt. Kepala BNN, para asisten dan staf ahli Wali Kota, serta pimpinan organisasi perangkat daerah.
Rapat dilanjutkan dengan penyerahan Ranperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangannya oleh Wali Kota Tidore kepada Ketua DPRD. Muhammad Sinen juga mengajak seluruh pihak bersama-sama mengawal pelaksanaan APBD dengan semangat “Toma Loa Se Banari”.
Dukung jurnalis Headline.co.id secara gratis Atau Berkontribusi Traktir KopiUntuk pengembangan Headline Media
Gambar tidak dapat dimuat.
