Headline.co.id, Nabire ~ Project PASTI-Papua mendorong pemerintah daerah memperkuat perencanaan dan penganggaran program percepatan penurunan stunting berbasis data. Dorongan itu disampaikan Wahana Visi Indonesia dalam Lokakarya Perencanaan dan Penanganan Tematik Stunting Project PASTI-Papua di Swiss-Belhotel, Merauke, pada 7-9 September 2026. Kegiatan tersebut melibatkan perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD) pengampu stunting dari Kabupaten Nabire, Mimika, dan Asmat. Langkah ini dilakukan agar program penanganan stunting lebih tepat sasaran, terintegrasi lintas sektor, serta sesuai dengan kondisi nyata di lapangan.
Senior Program Manager Project PASTI-Papua, Julia Christine Sagala, mengatakan program tersebut bertujuan mempercepat penurunan kasus stunting sekaligus meningkatkan status gizi masyarakat di tiga kabupaten dampingan.
Project PASTI-Papua didanai oleh PT Freeport Indonesia dan diimplementasikan oleh Wahana Visi Indonesia. Selain OPD dari tiga kabupaten, lokakarya itu melibatkan Bappeda dan Dinas Kesehatan dari Provinsi Papua Tengah, Papua Selatan, serta Papua.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Project PASTI-Papua Dorong Perencanaan Berbasis Data
Julia menjelaskan, peserta lokakarya berasal dari sejumlah OPD yang memiliki peran dalam penanganan stunting, lain Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung, Bappeda, serta Dinas Pengendalian Penduduk dan KB.
“Peserta yang diundang adalah perwakilan dari tiga kabupaten dampingan, khususnya OPD pengampu stunting, seperti Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung, Bappeda, serta Dinas Pengendalian Penduduk dan KB,” ujar Julia.
Menurut dia, lokakarya tersebut diarahkan untuk membantu pemerintah daerah menyusun perencanaan dan penganggaran program penurunan stunting secara tepat. Perencanaan itu juga diharapkan terintegrasi dengan perencanaan di tingkat provinsi dan menggunakan data yang menggambarkan kondisi di lapangan.
“Dengan adanya lokakarya ini, teman-teman kabupaten diharapkan bisa melakukan perencanaan dan penganggaran yang tepat dan sesuai dengan stunting. Selain itu, perencanaan dan penganggaran ini dapat terintegrasi dengan perencanaan provinsi dan berbasis data, sehingga segala sesuatunya tepat sasaran,” jelasnya.
Dalam kegiatan tersebut, peserta menyelaraskan analisis situasi stunting dengan dokumen perencanaan daerah. Mereka juga menyusun kerangka acuan kegiatan (KAK) untuk memastikan rancangan program memiliki sasaran, bentuk kegiatan, dan pembiayaan yang jelas.
“Teman-teman sedang membuat kerangka acuan kegiatan agar kegiatan ini benar-benar tepat sasaran, mulai dari siapa yang akan diundang, kegiatannya apa, kemudian pembiayaan langsung dan tidak langsung serta proporsinya seperti apa,” katanya.
Penanganan Stunting Membutuhkan Kolaborasi
Julia menilai penanganan stunting masih menghadapi tantangan karena terdapat anggapan bahwa persoalan tersebut hanya menjadi tanggung jawab sektor kesehatan. Padahal, upaya penurunan stunting membutuhkan keterlibatan berbagai sektor, termasuk pekerjaan umum, komunikasi dan informatika, Bappeda, serta pendidikan.
“Masih banyak yang berpikir bahwa stunting itu adalah urusan kesehatan. Padahal sebenarnya stunting itu adalah urusan bersama,” katanya.
Ia mencontohkan, sektor pekerjaan umum dapat berperan dalam penyediaan sanitasi dan toilet yang layak. Sementara itu, sektor komunikasi dan informatika dapat mendukung penyediaan media untuk mendorong perubahan perilaku masyarakat.
Sektor pendidikan juga dinilai dapat membantu pencegahan stunting sejak dini melalui dorongan kepada remaja putri untuk mengonsumsi tablet tambah darah.
“Jadi salah satu tantangannya adalah masih berpikir bahwa ini adalah urusan kesehatan,” ujarnya.
Julia berharap pemerintah daerah mengurangi ego sektoral dan memperkuat kerja sama dalam pelaksanaan program. Menurut dia, kebutuhan gizi anak harus menjadi prioritas bersama dalam menentukan kebijakan dan kegiatan.
“Stunting ini membutuhkan kerja sama lintas sektor. Pemerintah daerah perlu menghilangkan ego sektoral karena perlu memprioritaskan kebutuhan gizi anak-anak,” tegasnya.
Deteksi Dini melalui Posyandu
Tantangan lain dalam penanganan stunting adalah pola intervensi yang cenderung dilakukan setelah anak mengalami stunting atau kekurangan gizi kronis. Julia mengatakan kondisi tersebut sebenarnya dapat dicegah melalui pemantauan pertumbuhan anak sejak dini di Posyandu.
“Stunting sebenarnya bisa dicegah saat berat badan anak tidak naik atau ketika mengalami gizi kurang. Kita bisa mengetahuinya ketika membawa anak ke Posyandu,” jelasnya.
Karena itu, peningkatan kapasitas kader Posyandu dinilai penting agar mereka mampu melakukan deteksi dan intervensi lebih awal. Keterampilan dasar kader dapat membantu menemukan persoalan pertumbuhan anak sebelum berkembang menjadi stunting.
Julia juga menyebut Posyandu terus didorong menjadi layanan yang mencakup seluruh siklus hidup. Dengan demikian, layanan tersebut tidak hanya berfokus pada balita, tetapi dapat diakses mulai dari anak-anak hingga lanjut usia.
Penurunan Stunting Dinilai Belum Signifikan
Project PASTI-Papua memilih Mimika, Nabire, dan Asmat sebagai wilayah dampingan berdasarkan kajian data, termasuk data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) serta data yang dimiliki masing-masing kabupaten.
“Untuk tiga kabupaten ini memang angkanya di Provinsi Papua Tengah dan Papua Selatan masih termasuk lima kabupaten teratas. Kalau di Papua Selatan, Asmat itu salah satu di kelompok tiga teratas,” ungkap Julia.
Berdasarkan paparan pemerintah provinsi, prevalensi stunting di Papua Selatan dan Papua Tengah disebut mengalami penurunan hingga 2026. Namun, penurunan tersebut dinilai belum signifikan seperti yang diharapkan pemerintah pusat.
“Kalau melihat paparan dari Provinsi Papua Selatan dan Papua Tengah, ada penurunan tetapi tidak signifikan seperti yang diharapkan pemerintah nasional,” katanya.
Pemerintah menargetkan prevalensi stunting sebesar 14 persen. Julia mengatakan target tersebut memerlukan penguatan intervensi, penggunaan data satu pintu yang sesuai dengan kondisi lapangan, serta kerja sama seluruh pihak.
“Berarti masih ada kelemahan yang perlu didorong,” tegasnya.
