Headline.co.id, Jakarta ~ (Kemenag) — Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menegaskan pentingnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2027 untuk memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dalam pidatonya di Senayan, Jakarta, pada Jumat (14/8/2026), Prabowo menekankan bahwa pemerintah harus memperketat disiplin belanja dan mengukur dampak setiap kebijakan agar anggaran tidak terbuang pada program yang minim manfaat.
Prabowo menyoroti perlunya keterlibatan seluruh pemangku kepentingan dalam pengelolaan anggaran, termasuk pemerintah pusat dan daerah, dunia usaha, perguruan tinggi, serta berbagai elemen masyarakat seperti pekerja, petani, dan tenaga kesehatan. “Kita akan melaksanakannya dengan disiplin. Tidak boleh ada proyek yang hanya besar pada anggaran tetapi kecil manfaat nyata bagi rakyat,” tegasnya.
Presiden juga menekankan bahwa prinsip yang sama harus diterapkan dalam pemberian insentif dan kebijakan investasi. Pemerintah diharapkan memastikan kebijakan ekonomi memberikan dampak yang terukur, seperti penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kapasitas teknologi nasional. “Tidak boleh ada insentif tanpa pekerjaan baru. Tidak boleh ada investasi tanpa transfer teknologi. Setiap rupiah harus memiliki tujuan, setiap kebijakan harus memiliki ukuran,” ujarnya.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Lebih lanjut, Prabowo mengajak pemerintah di semua tingkatan untuk terus melakukan koreksi dan meningkatkan disiplin dalam pelayanan publik. Ia menekankan bahwa pemerintah harus hadir memberikan solusi atas berbagai persoalan masyarakat, termasuk ancaman sosial dan ekonomi seperti kemiskinan dan keterbatasan akses layanan kesehatan. “Tugas pemerintah yang paling utama melindungi segenap tumpah darah rakyat dari semua ancaman,” katanya.
Presiden Prabowo juga menyoroti pentingnya efisiensi dan tata kelola yang bersih di seluruh jenjang pemerintahan. Ia menekankan perlunya menghilangkan praktik korupsi, penipuan, dan penggelembungan harga dalam belanja pemerintah. “Kita harus menghilangkan praktek-praktek korupsi, penipuan, markup, penggelembungan dalam pembelanjaan,” tegasnya.
Dengan penekanan tersebut, APBN 2027 diharapkan menjadi instrumen yang memastikan setiap rupiah anggaran memberikan hasil yang dapat dirasakan masyarakat. Efisiensi belanja, penciptaan lapangan kerja, transfer teknologi, serta perlindungan dari risiko sosial dan ekonomi menjadi bagian dari tuntutan Presiden terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah.
