Headline.co.id, Surabaya ~ Pemerintah mempercepat sinkronisasi data lintas kementerian dan lembaga untuk memastikan penyaluran bantuan sosial lebih tepat sasaran. Langkah ini dilakukan melalui Portal Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital, yang bertujuan mengatasi masalah penerima bantuan yang tidak tepat. Selama ini, masih ada warga yang berhak belum menerima bantuan, sementara yang tidak berhak tetap tercatat sebagai penerima.
Kemajuan implementasi sistem ini ditinjau oleh Badan Komunikasi Pemerintah bersama Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) di Kecamatan Tambaksari, Surabaya, pada Selasa (28/7/2026). Dalam kunjungan tersebut, rombongan berdialog dengan pemerintah daerah dan masyarakat untuk melihat bagaimana data penerima bantuan diverifikasi melalui sistem yang menghubungkan berbagai basis data pemerintah.
Direktur Akselerasi Teknologi Pemerintah Digital Daerah Kemkomdigi, Aris Kurniawan, menjelaskan bahwa Portal Perlinsos Digital memanfaatkan keterhubungan data lintas kementerian dan lembaga. Hal ini memungkinkan penentuan penerima bantuan tidak hanya mengandalkan satu sumber data. Informasi seperti kependudukan, status pekerjaan, kepemilikan aset, dan penggunaan listrik dapat diverifikasi secara otomatis untuk menghasilkan data yang lebih akurat.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
“Tujuannya sederhana, yaitu memastikan bantuan benar-benar diterima masyarakat yang berhak. Dengan data yang semakin terintegrasi, potensi salah sasaran bisa terus ditekan,” ujar Aris.
Kemkomdigi menyediakan Pusat Data Nasional (PDN) dan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) sebagai infrastruktur untuk pertukaran data antarkementerian dan lembaga secara aman dan real time. Sinkronisasi data ini memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, mempercepat dan mengobjektifkan proses verifikasi calon penerima bantuan, serta menekan potensi data ganda.
Pemerintah juga membuka ruang bagi masyarakat untuk memperbaiki data jika ditemukan ketidaksesuaian melalui mekanisme sanggah. Pertukaran data dilakukan berdasarkan persetujuan masyarakat sesuai Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi dan dilindungi dengan teknologi enkripsi melalui layanan Cryptography as a Service dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
Hingga saat ini, uji coba Portal Perlinsos Digital telah dilaksanakan di 43 kabupaten/kota, dengan Surabaya mencapai capaian pendataan tertinggi sebesar 99,82 persen. Tingginya partisipasi ini menunjukkan kolaborasi yang kuat pemerintah daerah dan masyarakat dalam memastikan data penerima bantuan semakin akurat sebelum sistem diterapkan secara nasional.
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, Muhammad Qodari, mengapresiasi komitmen Pemerintah Kota Surabaya dan masyarakat dalam mendukung uji coba Perlinsos Digital. Menurutnya, pengalaman Surabaya menunjukkan bahwa sinkronisasi data bukan sekadar pembaruan teknologi, tetapi langkah nyata memperbaiki kualitas pelayanan publik.
“Yang sedang dibangun pemerintah bukan hanya sistem digital, tetapi kepercayaan publik. Ketika data semakin akurat, bantuan bisa lebih tepat sasaran, pelayanan menjadi lebih cepat, dan masyarakat memperoleh haknya dengan lebih adil,” ujar Qodari.
Ke depan, interoperabilitas data yang dikembangkan melalui Portal Perlinsos Digital diharapkan tidak hanya memperkuat penyaluran bantuan sosial, tetapi juga menjadi fondasi bagi berbagai layanan publik digital yang lebih efektif, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Dukung jurnalis Headline.co.id secara gratis Atau Berkontribusi Traktir KopiUntuk pengembangan Headline Media
Gambar tidak dapat dimuat.
