Headline.co.id, Kota Gorontalo ~ Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda, dan Olahraga (Disparekrafpora) Provinsi Gorontalo menegaskan bahwa informasi mengenai usulan kenaikan tarif wisata Hiu Paus Botubarani bukanlah kebijakan resmi dari pemerintah daerah. Hal ini hanya merupakan wacana yang masih dalam tahap pembahasan awal. Pernyataan ini disampaikan oleh Kepala Disparekrafpora Provinsi Gorontalo, Sultan Kalupe, di Gorontalo pada Kamis (16/7/2026).
Sultan Kalupe menjelaskan bahwa pemerintah tidak melakukan intervensi terhadap penetapan tarif di destinasi wisata Hiu Paus Botubarani. Fokus pemerintah lebih pada upaya edukasi, advokasi, dan memberikan masukan dalam penyusunan konsep pengelolaan destinasi yang berkelanjutan. “Pemerintah tidak mengintervensi penetapan tarif di destinasi wisata Hiu Paus Botubarani,” ujar Sultan.
Menurut Sultan, perhatian pemerintah saat ini lebih diarahkan pada penguatan aspek konservasi di kawasan wisata Hiu Paus Botubarani. Sebagai salah satu destinasi unggulan Gorontalo yang juga bagian dari kawasan Geopark Gorontalo, pengelolaannya harus mampu menjaga keseimbangan aktivitas pariwisata, pelestarian satwa, dan kesejahteraan masyarakat. “Pengelolaan harus menjaga keseimbangan aktivitas pariwisata, pelestarian satwa, dan kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Sultan mengungkapkan bahwa gagasan mengenai penguatan tata kelola telah beberapa kali disampaikan kepada pengelola wisata Hiu Paus Botubarani. Pemerintah Provinsi melalui Disparekrafpora terus mendorong agar pengelolaan kawasan dilakukan secara lebih tertata dengan mengedepankan prinsip konservasi dan keberlanjutan.
Komitmen tersebut diwujudkan melalui Program LAUTRA, di mana Pemerintah Provinsi Gorontalo telah mengusulkan penataan kawasan wisata Hiu Paus Botubarani kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Melalui program ini, diusulkan dukungan pembiayaan lebih dari Rp3 miliar yang diarahkan untuk peningkatan fasilitas, penataan destinasi, serta perbaikan tata kelola kawasan wisata Hiu Paus agar semakin ramah terhadap konservasi dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.
Sultan menambahkan bahwa penguatan konsep konservasi menjadi perhatian pemerintah setelah banyak wisatawan memberikan masukan terkait kondisi fisik beberapa hiu paus yang terlihat mengalami luka. Perhatian serupa juga disampaikan oleh Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, saat mengunjungi destinasi tersebut. Masukan ini menjadi bahan evaluasi bersama agar pengelolaan wisata Hiu Paus Botubarani semakin memperhatikan daya dukung lingkungan, kesehatan satwa, keselamatan wisatawan, serta keberlanjutan destinasi dalam jangka panjang. “Masukan ini menjadi bahan evaluasi bersama,” kata Sultan. (mcgorontaloprov/ppid)
