Headline.co.id, Jakarta ~ Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) menegaskan dukungannya terhadap pengusutan tuntas insiden penyerangan yang menewaskan tiga personel Polri di Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah. Insiden tragis ini terjadi saat operasi pemberantasan narkotika pada Selasa, 7 Juli 2026. Kemenko Polkam juga mendorong aparat penegak hukum untuk membongkar jaringan narkotika yang terlibat dalam insiden tersebut.
Brigjen TNI Honi Havana, Kepala Biro Humas dan Data Informasi Kemenko Polkam, menyatakan bahwa Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Djamari Chaniago, telah menginstruksikan penguatan sinergi antarkementerian dan lembaga. “Penguatan sinergi ini bertujuan untuk mempersempit ruang gerak jaringan narkotika yang mengancam keselamatan masyarakat dan masa depan generasi Indonesia,” ujar Honi Havana.
Penghormatan untuk Personel Gugur
Kemenko Polkam menyampaikan duka cita mendalam atas gugurnya tiga personel Polri, yaitu Ipda (Anumerta) Sumaryanto, Aiptu (Anumerta) Yudhie Perdana Putra, dan Briptu (Anumerta) Nopandri Ramadhana. Ketiganya gugur saat menjalankan tugas pemberantasan narkotika di Desa Tumbang Kalemei. Sebagai bentuk penghormatan, Kapolri menganugerahkan Kenaikan Pangkat Luar Biasa Anumerta kepada mereka.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Komitmen Pemberantasan Narkotika
Kemenko Polkam menegaskan bahwa pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika adalah komitmen bersama seluruh unsur pemerintah. Penanganan kasus ini harus dilakukan secara menyeluruh, baik terhadap pelaku penyerangan maupun jaringan narkotika yang melatarbelakanginya. “Pengabdian, keberanian, dan pengorbanan ketiga personel Polri ini menjadi teladan bagi seluruh aparat penegak hukum dalam menjaga keamanan serta melindungi masyarakat,” tambah Honi Havana.
Kemenko Polkam berkomitmen untuk terus memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga dalam upaya pencegahan serta pemberantasan peredaran gelap narkotika. Langkah ini diharapkan dapat semakin membatasi ruang gerak jaringan narkotika di Indonesia.
