Headline.co.id, Jakarta ~ Menteri Haji dan Umrah, Moch. Irfan Yusuf, menegaskan bahwa transformasi dalam penyelenggaraan ibadah haji dan umrah harus diwujudkan melalui tata kelola yang terintegrasi, transparan, dan profesional, dengan fokus utama pada kepentingan jemaah. Pernyataan ini disampaikan Menhaj saat membuka International Islamic Expo (IIE) 2026 di Jakarta International Convention Center (JICC), Jumat (26/6/2026).
Reformasi penyelenggaraan haji, menurut Menhaj, tidak cukup hanya dengan pembentukan kelembagaan baru. Perubahan nyata harus terjadi dalam sistem pelayanan, regulasi, pengawasan, dan tata kelola agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh seluruh jemaah. “Peningkatan kualitas pelayanan harus menjadi tolok ukur utama keberhasilan reformasi,” tegas Menhaj.
Pembentukan Kementerian Haji dan Umrah merupakan bagian dari reformasi besar yang bertujuan memperkuat efektivitas tata kelola nasional. Dengan kementerian khusus ini, pemerintah menargetkan proses pengambilan kebijakan menjadi lebih cepat, koordinasi antarlembaga lebih efektif, serta integrasi data, sumber daya manusia, aset, dan sistem pelayanan dapat berjalan lebih optimal.
Program Prioritas Transformasi Haji
Sebagai tindak lanjut dari transformasi ini, Kementerian Haji dan Umrah menetapkan sejumlah program prioritas. Program tersebut meliputi percepatan proses penerbitan visa melalui integrasi data, perluasan digitalisasi layanan, peningkatan standar pelayanan di asrama haji, dan penguatan pengawasan terhadap penyelenggara perjalanan ibadah. Selain itu, layanan yang lebih inklusif bagi jemaah lanjut usia, penyandang disabilitas, dan jemaah berisiko tinggi juga menjadi fokus utama.
Pengalaman penyelenggaraan ibadah Haji 1447 Hijriah/2026 Masehi, yang melibatkan 203.149 jemaah dalam 527 kelompok terbang (kloter), menjadi modal penting untuk terus melakukan evaluasi dan penyempurnaan pelayanan pada musim haji berikutnya.
Kolaborasi Internasional di International Islamic Expo 2026
International Islamic Expo (IIE) 2026, yang berlangsung pada 26–28 Juni 2026, diikuti lebih dari 100 peserta pameran, sekitar 3.000 buyer, serta delegasi dari 16 negara. Menhaj menilai forum ini sebagai kesempatan strategis untuk memperkuat kolaborasi pemerintah, pelaku industri, dan mitra internasional dalam membangun ekosistem haji dan umrah yang sehat, profesional, dan berkelanjutan.
Transformasi penyelenggaraan haji dan umrah ini sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan melayani masyarakat. Kebijakan ini juga mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan digitalisasi, penguatan kelembagaan, serta penyediaan layanan keagamaan yang profesional, inklusif, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.
