Headline.co.id, Gorontalo ~ Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia (Kanwil KemenHAM) Sulawesi Tengah, melalui Wilayah Kerja Gorontalo, telah memetakan 15 isu Hak Asasi Manusia (HAM) global yang akan dibahas dalam sidang Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tahun ini. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari kebijakan pusat yang tidak lagi memberikan fokus khusus pada isu anak, tetapi mencakup instrumen internasional secara menyeluruh. Rapat Penyusunan Laporan Implementasi Instrumen Internasional HAM di Wilayah ini berlangsung di Aula Kanwil Kementerian Hukum Gorontalo pada Kamis, 25 Juni 2026.
Koordinator Wilayah Kerja Gorontalo, Sarton Dali, yang mewakili Kepala Kanwil KemenHAM Sulawesi Tengah, Mangatas Nadeak, menekankan pentingnya langkah strategis dan sinergi data kuantitatif dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Provinsi Gorontalo. “Perubahan fokus dari kementerian pusat menuntut langkah strategis yang cepat,” ujar Sarton Dali. Hingga saat ini, beberapa instansi seperti Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo dan Biro Hukum Setda Provinsi Gorontalo telah menyerahkan laporan pembaruan data.
Pengawalan dan Pendampingan Data
KemenHAM memastikan akan terus melakukan pengawalan dan pendampingan melalui grup koordinasi khusus untuk menjaga validitas data wilayah dan pusat. Kanwil KemenHAM juga memberikan apresiasi kepada Biro Hukum Provinsi Gorontalo atas penyajian data intervensi akses keadilan melalui penyaluran dana bantuan hukum melalui 9 Organisasi Bantuan Hukum (OBH) terakreditasi. Namun, Sarton meminta agar data tersebut diperkuat dengan indikator kuantitatif yang lebih mendetail.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Pentingnya Produk Hukum Daerah yang Ramah HAM
Selain fokus pada pelaporan internasional, KemenHAM juga menyoroti pentingnya penyusunan produk hukum daerah yang ramah terhadap HAM. Berdasarkan Permenkumham Nomor 16 Tahun 2024, instansi pemrakarsa diingatkan untuk melakukan koordinasi dan memanfaatkan fungsi pendampingan sebelum draf regulasi diharmonisasi. “Ini penting agar tidak memicu gugatan masyarakat atau menurunkan indeks demokrasi daerah,” tegas Sarton.
Sebagai tindak lanjut, Kanwil KemenHAM Sulteng Wilayah Kerja Gorontalo siap berkolaborasi dengan pemerintah daerah dalam agenda sosialisasi HAM pada 29-30 Juni mendatang. Tim teknis yang dipimpin oleh Fitron Pomalingo telah ditunjuk sebagai Person in Charge (PIC) untuk membantu OPD yang menemui kendala dalam format pelaporan.
