Headline.co.id, Jakarta ~ Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Wakapolri) Komjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo menegaskan pentingnya sinergi Polri dan buruh dalam melindungi hak pekerja. Pernyataan ini disampaikan saat menghadiri pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) 2026 di The Acacia Hotel, Jakarta Pusat, Selasa (23/6/2026). Acara ini mengusung tema “Pemerintah Bersih, Buruh Sejahtera” dan dihadiri oleh berbagai tokoh penting, termasuk Menteri Ketenagakerjaan Prof. Yassierli dan Wakil Ketua DPR RI Prof. Dr. Ir. H. Sufmi Dasco Ahmad.
Komjen Dedi menekankan bahwa buruh merupakan fondasi dan roda penggerak utama perekonomian nasional. “Setiap capaian pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional tidak dapat dilepaskan dari kontribusi para pekerja Indonesia,” ujarnya. Polri berkomitmen untuk terus mendampingi buruh dalam memperjuangkan hak-haknya dan menjaga hubungan industrial yang sehat dan kondusif.
Langkah Nyata Polri dalam Perlindungan Hak Pekerja
Melalui Desk Ketenagakerjaan, Polri telah menyelesaikan puluhan perkara ketenagakerjaan dan memfasilitasi ribuan pekerja terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK) untuk kembali bekerja. Data menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2025, Polri menyelesaikan 35 perkara tindak pidana ketenagakerjaan, dengan 34 di antaranya melalui pendekatan restorative justice. Pada tahun 2026, sebanyak 9 perkara telah diselesaikan dengan mekanisme serupa.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Ajakan untuk Meningkatkan Kompetensi Pekerja
Wakapolri juga mengajak seluruh elemen buruh untuk meningkatkan kompetensi, keterampilan, dan produktivitas agar tenaga kerja Indonesia semakin kompetitif di tingkat global. “Ketika hak-hak pekerja terlindungi, hubungan industrial berjalan harmonis, dan kesejahteraan buruh meningkat, maka stabilitas nasional serta pertumbuhan ekonomi bangsa akan semakin kuat,” jelasnya.
Rakernas KSPI 2026 diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat konsolidasi organisasi buruh dan menghasilkan rekomendasi strategis yang dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja. Sinergi buruh, pemerintah, dunia usaha, dan Polri diharapkan terus diperkuat demi menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi nasional.
