Headline.co.id, Jakarta ~ Pemerintah terus mempercepat upaya rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Langkah ini dilakukan untuk memastikan aktivitas masyarakat dan perekonomian daerah dapat segera pulih. Komitmen ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi Tingkat Menteri yang dihadiri oleh Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, di Jakarta pada Kamis (18/6/2026). Pertemuan tersebut membahas perkembangan penanganan infrastruktur dan percepatan pemulihan di wilayah terdampak bencana di ketiga provinsi tersebut.
Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, menegaskan bahwa pemerintah terus memperkuat koordinasi lintas kementerian dan pemerintah daerah. Tujuannya adalah agar proses rehabilitasi dan rekonstruksi dapat berjalan lebih cepat, efektif, dan berkelanjutan. “Kami berkomitmen untuk mempercepat proses ini dengan koordinasi yang lebih baik,” ujar Dody.
Hingga 17 Juni 2026, pemulihan konektivitas nasional telah menunjukkan kemajuan yang signifikan. Sebanyak 107 ruas jalan nasional dan 43 jembatan nasional yang terdampak bencana telah kembali berfungsi sepenuhnya. Di tingkat daerah, sebanyak 2.270 dari total 2.421 ruas jalan daerah telah kembali fungsional. Sementara itu, penanganan jembatan daerah telah mencapai 796 unit dari total 1.181 jembatan yang terdampak.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Di sektor sumber daya air dan permukiman, pemerintah berhasil memulihkan seluruh 178 Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang terdampak bencana, sehingga kembali melayani masyarakat. Selain itu, pembangunan hunian pascabencana terus berjalan dengan capaian 1.554 unit rumah dari total kebutuhan yang telah ditetapkan di 18 lokasi.
Kementerian Pekerjaan Umum juga mencatat penyelesaian penanganan 429 sekolah, madrasah, dan pondok pesantren yang terdampak bencana. Pemulihan ini disertai dengan perbaikan berbagai fasilitas kesehatan, peribadatan, perkantoran pemerintah, serta sarana olahraga. Untuk mengurangi risiko bencana lanjutan, pemerintah turut membangun infrastruktur pengendali sedimen berupa 111 unit sabo dam, yang terdiri atas 97 sabo dam dan 14 sand pocket di wilayah terdampak.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno, menegaskan pentingnya sinergi antarlembaga agar proses rehabilitasi dan rekonstruksi tidak terkendala persoalan regulasi. “Sinergi antarlembaga sangat penting untuk mengatasi kendala regulasi,” kata Pratikno.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, mengapresiasi respons cepat Kementerian Pekerjaan Umum dalam mengerahkan personel dan alat berat ke wilayah terdampak, sehingga proses pemulihan infrastruktur dapat berjalan optimal. Melalui Program Padat Karya Tunai (PKT), pemerintah juga mendorong pemulihan ekonomi masyarakat dengan realisasi anggaran Rp37,77 miliar yang melibatkan 6.165 tenaga kerja di daerah terdampak.
Kementerian Pekerjaan Umum menegaskan akan terus mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi dengan prinsip build back better, sehingga infrastruktur yang dibangun kembali menjadi lebih tangguh, aman, dan mampu mendukung pemulihan sosial ekonomi masyarakat secara berkelanjutan.
Berita Terkait Jakarta
- Menkomdigi Tegaskan Pentingnya Media Arus Utama dalam Edukasi Publik
- Polisi Ungkap Motif Pembunuhan Mantan Istri di Tangerang Selatan
- Gempa Magnitudo 3,5 Mengguncang Rotendao, Nusa Tenggara Timur
- Menteri PKP Lakukan Penataan Kawasan Kumuh Menteng Tenggulun
- Otto Hasibuan Dorong Penguatan Peran Kompolnas dalam Reformasi Polri
