Headline.co.id, Wakil Gubernur Banten ~ Achmad Dimyati Natakusumah, menekankan pentingnya kolaborasi berbagai pihak dalam menyukseskan Sensus Ekonomi 2026 di Provinsi Banten. Sensus yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) ini dianggap sebagai alat strategis untuk mendapatkan data nyata yang akan menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang tepat sasaran.
“Kolaborasi itu kunci. Pemerintah, masyarakat, pelaku usaha, media, hingga akademisi harus terlibat,” ujar Dimyati di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Kota Serang, Rabu (29/4/2026). Ia menegaskan bahwa data yang dihasilkan harus mencerminkan kondisi sebenarnya di lapangan agar dapat digunakan secara optimal dalam pengambilan kebijakan.
Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 akan dilakukan secara door to door, dengan petugas sensus mendatangi langsung rumah tangga dan unit usaha. Metode ini bertujuan memastikan seluruh aktivitas ekonomi, mulai dari usaha besar hingga mikro, termasuk kegiatan ekonomi digital di tingkat rumah tangga, dapat terdata secara menyeluruh. “Dengan cara ini, kita bisa menangkap kondisi ekonomi masyarakat secara utuh. Tidak ada yang terlewat,” ujarnya.
Dimyati menambahkan bahwa sensus yang berlangsung mulai 1 Mei hingga 31 Agustus 2026 akan menjangkau seluruh unit usaha tanpa terkecuali, dengan dukungan aktif dari berbagai elemen masyarakat. “Ini adalah kerja bersama. Data yang akurat akan membawa kita pada kebijakan yang tepat untuk pembangunan Banten ke depan,” kata Dimyati.
Sementara itu, Wakil Kepala BPS RI, Donny Hari Budiutomo Harmadi, menyampaikan bahwa Sensus Ekonomi 2026 dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia mulai 1 Mei hingga Agustus 2026 dengan melibatkan ratusan ribu petugas. “Kami menurunkan sekitar 251 ribu petugas sensus di Indonesia. Petugas sensus akan bekerja selama tiga bulan. Mereka akan mendata perusahaan sekaligus aktivitas usaha di rumah tangga, termasuk yang berbasis digital,” ujarnya.
Donny menegaskan bahwa partisipasi masyarakat dan pelaku usaha sangat penting dalam mendukung keberhasilan sensus, serta memastikan bahwa seluruh data yang diberikan akan dijaga kerahasiaannya. “Informasi yang disampaikan kepada BPS dijamin aman dan hanya digunakan untuk kepentingan statistik,” katanya.
Kepala BPS Provinsi Banten, Yusniar Juliana, menjelaskan bahwa pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 merupakan amanah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik untuk menyediakan data yang lengkap, akurat, dan mutakhir. Menurutnya, tema Kolaborasi Banten mencerminkan upaya membangun kebersamaan dan rasa kepemilikan seluruh pihak terhadap pelaksanaan sensus. “Dengan dukungan pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat, kami optimistis sensus ini dapat berjalan dengan baik dan menghasilkan data statistik yang berkualitas,” ujar Yusniar.
