Headline.co.id, Jogja ~ Kebijakan terkait kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) menjadi perhatian publik di tengah kekhawatiran dampak perang Iran. Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk tidak menaikkan harga BBM dengan mempertimbangkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Keputusan ini diambil di tengah tekanan global yang mempengaruhi harga minyak dunia.
Dr.rer.pol. Mada Sukmajati, S.IP., M.PP., dosen Departemen Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM, menyatakan bahwa kepemimpinan nasional saat ini menghadapi tantangan dalam mengelola dinamika lokal dan global. Menurutnya, pola kepemimpinan dari presiden sebelumnya seperti Mega, SBY, hingga Jokowi dapat menjadi pelajaran bagi Presiden Prabowo untuk mengembangkan model kepemimpinannya sendiri.
Mada menekankan pentingnya kepekaan waktu dalam keputusan terkait harga BBM. Berdasarkan pengalaman sebelumnya, kebijakan menaikkan harga BBM bersubsidi sering menimbulkan gejolak. Keputusan untuk tidak menaikkan harga BBM, menurutnya, harus didasarkan pada perhitungan yang akurat dan kemampuan pemerintah membangun kepercayaan publik melalui kebijakan nyata.
Ia menambahkan bahwa pengelolaan kebijakan yang tidak tepat dapat menghasilkan keputusan buruk bagi pemerintah dan masyarakat. Oleh karena itu, koordinasi antar kementerian menjadi kunci dalam menghadapi dinamika ekonomi yang kompleks. Setiap kementerian diharapkan memiliki terobosan untuk mendukung presiden.
Mada juga menyoroti pentingnya pemerintah merespon masukan dan kritik dengan cepat. Ia menyarankan adanya revisi kebijakan secara bertahap, seperti evaluasi terhadap program MBG dan Koperasi Desa Merah Putih. Ia berharap pemerintah tidak bersikap represif terhadap kritik atau aksi demonstrasi, melainkan membuka ruang untuk kritik.
Menanggapi rencana work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara untuk mendukung efisiensi BBM, Mada menilai ini sebagai langkah konkret yang bisa dilakukan pemerintah. Namun, evaluasi dan monitoring pelaksanaannya perlu diperhatikan. Ia juga menilai perlunya evaluasi terhadap kinerja kementerian secara keseluruhan, dan isu perombakan kabinet (reshuffle) dapat menjadi langkah jika diperlukan. “Dengan jumlah Kementerian yang terbanyak ini, mungkin bisa menjadi catatan presiden untuk kemudian nanti kalau situasinya memang sudah membutuhkan, ya segera saja untuk bisa merespon atau mengulas situasi dengan lebih baik,” pungkasnya.
