Headline.co.id, Jakarta ~ Menteri Lingkungan Hidup dan Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, menekankan pentingnya sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam mengatasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) pada tahun 2026. Hal ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Karhutla Tahun 2026 di Jakarta, Selasa (7/4/2026), menyusul peningkatan signifikan jumlah titik panas berdasarkan data pemantauan.
Data dari satelit Terra Aqua hingga 5 April 2026 menunjukkan adanya 700 titik panas secara nasional, meningkat hampir tiga kali lipat dibandingkan periode yang sama pada awal Januari 2025. Selain itu, luas lahan yang terbakar hingga Februari 2026 mencapai 32.637,48 hektare, meningkat sekitar 20 kali lipat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. “Upaya pengendalian karhutla pada 2026 merupakan wujud komitmen terhadap kemanusiaan dan keberlanjutan ekosistem,” ujar Hanif.
Hanif menegaskan bahwa langkah operasional pengendalian karhutla harus diperkuat dan dilaksanakan secara terpadu sesuai Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan. Berdasarkan rilis Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), musim kemarau 2026 diperkirakan berdampak pada berbagai sektor, termasuk pertanian, perkebunan, lingkungan, serta meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan.
Menteri Hanif mengingatkan pemerintah daerah untuk segera mengambil langkah strategis, seperti menetapkan status siaga darurat, memperkuat upaya pencegahan, memastikan kesiapan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta pembiayaan. Selain itu, ia juga meminta agar satuan tugas terpadu di tingkat provinsi dan kabupaten/kota diaktifkan kembali guna mempercepat penanganan.
Penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan juga menjadi perhatian penting. Masyarakat diimbau untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar. “Karhutla merupakan kontributor besar emisi gas rumah kaca yang mempercepat pemanasan global. Dampaknya tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga menimbulkan gangguan kesehatan dan kerugian ekonomi yang signifikan,” katanya.
Pemerintah menegaskan bahwa pengendalian karhutla bukan sekadar tugas rutin, melainkan upaya bersama yang membutuhkan sinergi seluruh pihak. Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto, menyampaikan bahwa pemerintah pusat melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan BNPB siap mendukung penanganan karhutla di wilayah Riau. “Kementerian Lingkungan Hidup dan BNPB siap bersama Provinsi Riau menangani karhutla. Bantuan juga diberikan untuk Kabupaten Kampar dan Kabupaten Indragiri Hilir,” ujarnya.
