Headline.co.id, Jakarta ~ Menteri Sosial Syaifullah Yusuf memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Trenggalek atas komitmennya dalam mengelola data sosial yang terintegrasi. Hal ini disampaikan oleh Menteri Sosial dalam kunjungan kerja dan sosialisasi Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) di Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur, pada Minggu (29/3/2026).
Menteri Sosial, yang akrab disapa Gus Ipul, menyatakan bahwa Trenggalek merupakan salah satu daerah yang serius dalam membangun sistem pendataan sebagai landasan penyaluran bantuan sosial agar lebih tepat sasaran. Menurutnya, langkah proaktif dari daerah sangat penting untuk menyukseskan program nasional.
“Kabupaten Trenggalek termasuk yang sangat peduli terhadap rekam data. Mereka sudah memiliki mekanisme dan upaya, tinggal disinkronkan dengan pusat dan provinsi,” ujar Menteri Sosial di hadapan jajaran pemerintah daerah.
Menteri Sosial menegaskan bahwa DTSEN kini menjadi basis data tunggal nasional yang mendukung perencanaan, evaluasi program, hingga pengambilan kebijakan strategis. Kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025. Ia menekankan pentingnya pemutakhiran data secara berkala mengingat kondisi sosial masyarakat yang sangat dinamis.
“Setiap hari ada perubahan, mulai dari kelahiran, kematian, perpindahan, hingga perubahan status ekonomi. Karena itu perlu koordinasi berjenjang dari desa hingga pusat,” katanya.
Lebih lanjut, Menteri Sosial mengungkapkan bahwa sekitar 45 persen data penerima bantuan sosial, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), sangat bergantung pada proses verifikasi dan pemutakhiran yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Ia juga menaruh perhatian khusus pada kelompok invisible people atau warga rentan yang belum terdata agar segera masuk dalam sistem perlindungan sosial.
Menanggapi hal tersebut, Bupati Trenggalek Mochamad Nur Arifin menyatakan kesiapannya untuk mendukung penuh implementasi DTSEN. Pemerintah Kabupaten Trenggalek telah mengoptimalkan Posko Gerakan Tengok Bawah Masalah Kemiskinan (GERTAK) sebagai pusat koordinasi pendataan.
“Data itu terpusat, tetapi dihimpun dari daerah. Tantangannya bagaimana memastikan data desa bisa langsung terintegrasi dengan sistem pusat secara real-time,” ujar bupati yang akrab disapa Mas Ipin tersebut.
Integrasi tersebut nantinya akan melibatkan Badan Pusat Statistik (BPS), perangkat desa, hingga operator desa guna memastikan setiap perubahan data di tingkat akar rumput dapat segera terlaporkan ke sistem nasional.
