Headline.co.id, Pesisir Selatan ~ Pemerintah Provinsi Sumatra Barat (Pemprov Sumbar) berupaya memperkuat hilirisasi produk unggulan daerah guna meningkatkan nilai tambah ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, terutama di Kabupaten Pesisir Selatan. Sekretaris Daerah Provinsi Sumbar, Arry Yuswandi, menyatakan bahwa Pesisir Selatan memiliki potensi ekonomi yang sangat lengkap dengan garis pantai yang panjang serta sektor perkebunan dan pertanian yang kuat. Potensi ini perlu didorong melalui hilirisasi agar memiliki nilai tambah dan meningkatkan daya saing daerah.
Dalam rapat koordinasi yang berlangsung di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 3 Ranah Pesisir pada Senin (16/3/2026), Arry menekankan pentingnya sinergi dan komunikasi yang kuat pemerintah provinsi dan kabupaten untuk mempercepat pembangunan daerah. Menurutnya, penyelarasan program menjadi kunci agar tidak terjadi tumpang tindih kegiatan serta mampu mengoptimalkan pemanfaatan anggaran secara tepat sasaran.
Arry juga mengingatkan pentingnya pemanfaatan dana Transfer ke Daerah (TKD) secara tepat sasaran, transparan, dan akuntabel untuk mendukung program prioritas pembangunan. “Pemerintah Provinsi akan terus mendukung berbagai program strategis di Kabupaten Pesisir Selatan, baik melalui fasilitasi, pendampingan, maupun kolaborasi lintas sektor, agar setiap program dapat berjalan optimal dan berkelanjutan,” tegasnya.
Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, Zainal Arifin, menyampaikan apresiasi atas perhatian dan dukungan Pemprov Sumbar terhadap pembangunan di daerahnya. Ia menegaskan komitmen pemerintah kabupaten untuk sejalan dengan provinsi dalam mendorong pengembangan hilirisasi produk unggulan daerah. “Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan memiliki komitmen yang sejalan dengan Pemerintah Provinsi, khususnya dalam pengembangan hilirisasi. Mudah-mudahan dalam waktu dekat berbagai rencana tersebut dapat segera terwujud,” ujarnya.
Rapat koordinasi tersebut juga menjadi forum dialog pemerintah provinsi dan kabupaten, dengan berbagai masukan dan usulan sebagai bahan penguatan kebijakan pembangunan yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan ke depan. (adp/hm/Diskominfotik Sumbar)
