Headline.co.id, Jambi ~ Pemerintah Kota Jambi menetapkan arah pembangunan yang berfokus pada pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD 2027. Forum ini bertujuan untuk menyelaraskan program pembangunan dan menetapkan target ambisius pertumbuhan ekonomi daerah sebesar 5,75 persen pada tahun 2027.
Musrenbang yang berlangsung di Aula Griya Mayang, Rumah Dinas Wali Kota, dibuka oleh Maulana bersama unsur Forkopimda. Dengan tema penguatan sumber daya manusia, infrastruktur, pelayanan publik inklusif, dan lingkungan berkelanjutan, forum ini menjadi wadah untuk menyatukan aspirasi masyarakat dengan kebijakan pembangunan nasional dan provinsi.
Dalam kesempatan tersebut, Maulana menyoroti kebijakan percepatan belanja pemerintah menjelang Ramadan dan Idulfitri yang berdampak positif pada ekonomi lokal. Pemerintah Kota Jambi mencairkan gaji dan tunjangan aparatur secara bersamaan, termasuk bagi sekitar 1.300 tenaga harian lepas. “Peredaran uang mencapai hampir Rp75 miliar. Dampaknya terlihat nyata—toko ramai, lalu lintas meningkat, dan daya beli masyarakat naik,” ujarnya.
Kebijakan ini mendukung pencapaian ekonomi Kota Jambi pada tahun 2025 yang tumbuh 5,13 persen, melampaui rata-rata provinsi sebesar 4,93 persen. Ke depan, pemerintah kota menargetkan pertumbuhan yang lebih tinggi dan berkualitas. Stabilitas harga juga menjadi perhatian utama, dengan inflasi Kota Jambi tercatat rendah di angka 0,34 persen, didukung program intervensi seperti gerakan pangan murah dan distribusi bantuan.
Pemerintah menyalurkan 4.000 paket sembako bersubsidi, didukung 80.000 paket dari program CSR, serta tambahan 50.123 paket hingga menjelang Lebaran. Langkah ini dinilai efektif menjaga daya beli masyarakat sekaligus menahan tekanan inflasi. Pada 2026–2027, fokus pembangunan diarahkan pada perbaikan jalan kota serta peningkatan kualitas lingkungan. Program “Kampung Terang” akan diperluas secara bertahap untuk meningkatkan penerangan kawasan permukiman.
Di sektor persampahan, Pemkot memperkuat sistem berbasis masyarakat melalui Operasi Pemberantasan Buang Sampah (OPBM) yang telah menjangkau 1.583 RT. Inovasi ini didukung armada pengangkut berbasis digital, termasuk penambahan 20 unit kendaraan baru. “Pengolahan sampah akan mulai beroperasi pertengahan tahun. Setelah itu, penegakan aturan dilakukan lebih tegas, termasuk denda hingga Rp20 juta bagi pelanggar,” tegas Maulana.
Mengantisipasi dampak pembangunan jalan tol, Pemkot Jambi menyiapkan strategi pengembangan pariwisata berbasis komunitas. Setiap RT didorong mengembangkan potensi lokal seperti kuliner, budaya, hingga ekonomi kreatif. “Jambi tidak boleh hanya jadi daerah lintasan. Kita siapkan agar menjadi tujuan wisata,” ujarnya.
Sejumlah program strategis juga terus didorong, mulai dari pengembangan kawasan Kota Tua, ruang terbuka hijau, hutan Muhammad Sabki, hingga rencana aviary bird park. Di sektor perdagangan, Pemkot mengusulkan revitalisasi Pasar Talang Banjar dan Talang Gulo ke pemerintah pusat. Langkah ini dilakukan untuk mengatasi kepadatan, kemacetan, dan keterbatasan fasilitas.
Sementara itu, Sekretaris Bapperida Kota Jambi, M. Zaki Hasan, menyebut penyusunan RKPD 2027 telah menjaring 4.615 usulan masyarakat sejak tingkat kelurahan, serta 1.407 pokok pikiran DPRD melalui sistem SIPD RI. Musrenbang yang dihadiri sekitar 300 pemangku kepentingan ini juga menghasilkan komitmen penguatan inovasi birokrasi melalui gerakan “One Agency One Innovation”.
Forum Musrenbang menegaskan bahwa pembangunan Kota Jambi ke depan bertumpu pada kolaborasi multipihak—pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat. Dengan arah kebijakan yang terukur dan berbasis kebutuhan riil, Pemkot Jambi optimistis mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, meningkatkan kualitas layanan publik, serta memperkuat daya saing daerah secara berkelanjutan.
