Headline.co.id, Jakarta ~ Indonesia menegaskan komitmennya untuk memperkuat ASEAN yang tangguh, inklusif, dan berorientasi pada rakyat dalam rangkaian ASCC High-Level Forum 2026 dan The 35th Meeting of the ASEAN Socio-Cultural Community (ASCC) Council di Makati, Manila, Filipina, pada 4-5 Maret 2026. Pertemuan tersebut merupakan forum tingkat menteri yang membahas penguatan kerja sama pada Pilar Sosial Budaya ASEAN. Kedua pertemuan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat arah kerja sama sosial budaya ASEAN dalam mewujudkan ASEAN Community Vision 2045 dengan semangat “Navigating Our Future, Together”.
Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Keluarga dan Kependudukan Kemenko PMK, Woro Srihastuti Sulistyaningrum, hadir sebagai salah satu delegasi Indonesia yang mewakili Menko PMK Pratikno dalam pertemuan tersebut. Dalam kesempatan itu, Indonesia menyampaikan dukungan terhadap prioritas Keketuaan Filipina 2026 di bawah kerangka RISE, yang dinilai sejalan dengan upaya membangun ASEAN yang lebih tangguh, inklusif, dan berorientasi pada hasil. Indonesia menilai bahwa prioritas tersebut perlu diimplementasikan melalui kerja sama yang praktis, lintas sektor, berorientasi hasil, dan tetap memperhatikan kondisi serta kapasitas masing-masing negara anggota ASEAN.
Filipina menyampaikan bahwa prioritas ASCC 2026 menekankan pentingnya sikap proaktif dan adaptif dalam menghadapi berbagai tantangan global, serta memperkuat kerja sama regional yang lebih responsif dan berorientasi pada masyarakat. Di bawah pilar sosial-budaya, prioritas tersebut dirumuskan dalam tema RISE (Resilient and Empowered Families, Inclusive Development, Smart Youth and Innovation, Environmentally Sustainable and Food-Secure Future), yang diterjemahkan melalui agenda People Empowerment dengan fokus pada empat bidang utama: penguatan keluarga yang tangguh, pembangunan inklusif, pemberdayaan pemuda dan inovasi, serta masa depan yang berkelanjutan dan aman pangan.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Sebagai dukungan prioritas keketuaan Filipina, Indonesia mengusulkan tiga arah strategis utama. Pertama, pemberdayaan komunitas sebagai fondasi ketahanan kawasan dan keberlanjutan ASEAN, lain melalui penguatan perlindungan sosial, pendidikan, ketahanan pangan, pendidikan kebencanaan, penghidupan berkelanjutan, dan infrastruktur yang tangguh terhadap bencana dan perubahan iklim. Indonesia juga menegaskan komitmennya untuk mengangkat peran komunitas dalam agenda pengurangan risiko bencana, termasuk melalui Keketuaan Indonesia pada ASEAN Committee on Disaster Management (ACDM).
Kedua, penguatan kesiapan kelembagaan ASEAN untuk merespons tantangan kawasan. Indonesia menekankan pentingnya percepatan operasionalisasi berbagai pusat ASEAN, seperti ACPHEED, ASEAN Centre for Climate Change, dan ASEAN Coordinating Centre for Transboundary Haze Pollution Control, serta penguatan mekanisme forum lintas pilar dan pendekatan whole-of-society guna mendukung implementasi ASCC Strategic Plan dan ASEAN Community Vision 2045. Ketiga, memastikan ASEAN memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Indonesia menekankan bahwa komitmen regional harus diterjemahkan menjadi hasil konkret bagi pembangunan komunitas, termasuk bagi pekerja migran ASEAN melalui penguatan kerangka perlindungan, akses perlindungan sosial, pengakuan keterampilan, akses layanan kesehatan, serta jalur migrasi yang aman dan reguler.
Pada kesempatan sharing knowledge, Indonesia mengangkat tema whole-of-society sebagai pendekatan penting untuk menjawab tantangan kawasan yang semakin kompleks, mulai dari perubahan iklim, pergeseran ekonomi, krisis kesehatan masyarakat, hingga disrupsi digital. Indonesia menekankan bahwa tantangan tersebut tidak dapat diatasi hanya melalui pendekatan pemerintah semata, melainkan memerlukan keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat, termasuk komunitas lokal, kalangan akademik, sektor swasta, dan masyarakat sipil. “Pendekatan whole-of-society menjadi kunci untuk memastikan pembangunan di kawasan ASEAN semakin inklusif dan tangguh. Kolaborasi pemerintah, masyarakat, sektor swasta, dan pemuda akan memperkuat kapasitas kawasan dalam menghadapi berbagai tantangan ke depan,” tambah Lisa.
Indonesia juga menyoroti empat strategi utama untuk memperkuat pendekatan tersebut, yaitu pelembagaan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan penganggaran, penguatan pembangunan berbasis komunitas, pengembangan kemitraan multisektor, serta pemanfaatan inovasi digital untuk tata kelola yang lebih inklusif dan efektif. Menurut Indonesia, keempat strategi ini dapat membangun siklus positif yang memperkuat kepercayaan, kapasitas, sinergi, dan percepatan transformasi pembangunan di kawasan ASEAN.
Sebagai praktik nyata, Indonesia menyampaikan berbagai kebijakan nasional yang telah menerapkan pendekatan tersebut, lain penguatan perlindungan sosial untuk menurunkan beban pengeluaran rumah tangga, pemberdayaan ekonomi untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, serta intervensi berbasis wilayah untuk mempercepat pengurangan kantong-kantong kemiskinan. Pendekatan ini dilaksanakan melalui kolaborasi pemerintah pusat dan daerah, dunia usaha, akademisi, masyarakat sipil, dan komunitas. Indonesia juga menegaskan bahwa mekanisme Musrenbang dan platform e-Musrenbang menjadi contoh konkret pelembagaan partisipasi masyarakat dari tingkat desa hingga nasional.
Di tingkat regional, Indonesia mendorong pembentukan ASEAN Platform for Whole-of-Society Practices sebagai wadah bersama untuk saling berbagi praktik baik, pengalaman, pembelajaran, dan penguatan kapasitas antarnegera anggota ASEAN. Indonesia memandang platform ini penting agar negara-negara ASEAN tidak hanya berbagi keberhasilan, tetapi juga pembelajaran dari berbagai tantangan yang dihadapi, sehingga penguatan pembangunan kawasan dapat dilakukan secara lebih adaptif dan kontekstual.
Selain itu, Indonesia menekankan pentingnya penguatan peran pemuda sebagai pemangku kepentingan aktif dalam membangun ASEAN yang tangguh dan berpusat pada masyarakat. Dalam forum tersebut, Indonesia menyoroti pentingnya investasi pada pendidikan, literasi digital, mobilitas keterampilan, dan pendidikan vokasi teknis, serta perlunya memastikan keterlibatan pemuda secara bermakna dalam proses perumusan kebijakan dan pembangunan kawasan. Indonesia menilai bahwa kedua forum tersebut semakin menegaskan pentingnya pendekatan kolaboratif, partisipatif, dan berkeadilan dalam pembangunan komunitas ASEAN. Dengan mengedepankan pemberdayaan masyarakat, penguatan pemuda, kesiapan kelembagaan, dan manfaat nyata bagi rakyat, Indonesia siap terus berkontribusi dalam mendorong ASEAN yang semakin inklusif, tangguh, dan siap menghadapi masa depan bersama.
