Headline.co.id, Jogja ~ Prof. Siti Mutiah Setyawati, Guru Besar Hubungan Internasional dan pengamat studi Timur Tengah dari Fisipol UGM, menyatakan bahwa keanggotaan Indonesia dalam Board of Peace (BoP) yang diprakarsai oleh Amerika Serikat dapat menyulitkan posisi negara ini sebagai mediator dalam konflik Iran dan AS-Israel. Ia menekankan pentingnya pemerintah untuk meninjau kembali keputusan ini dari sudut pandang politik luar negeri dan dinamika diplomasi global. Meskipun BoP diklaim berkontribusi pada perdamaian di Gaza, Siti menyoroti bahwa Palestina, sebagai pihak yang terlibat langsung dalam konflik, tidak dilibatkan dalam forum tersebut. “Board of Peace diklaim ingin menciptakan perdamaian di Gaza, tetapi Palestina justru tidak dilibatkan sebagai anggota sehingga sulit membayangkan bagaimana perdamaian dapat dibangun tanpa melibatkan pihak yang berkonflik,” tegas Siti dalam Diskusi Pojok Bulaksumur, Kamis (5/3).
Siti juga mengkritisi struktur organisasi BoP yang menimbulkan pertanyaan mengenai tata kelola diplomasi internasional. Menurutnya, organisasi internasional biasanya diwakili oleh negara melalui pemerintah resmi, namun BoP memiliki pola kepemimpinan yang berbeda dari praktik diplomasi multilateral pada umumnya. Hal ini, menurut Siti, dapat memengaruhi legitimasi forum dalam menjalankan misi perdamaian. “Dalam hukum internasional organisasi biasanya diwakili negara, sementara dalam BoP kepemimpinan bersifat sangat personal sehingga menimbulkan pertanyaan tentang tata kelola diplomasi internasional,” imbuhnya.
Lebih lanjut, Siti menjelaskan bahwa posisi Indonesia dalam BoP dapat menimbulkan persepsi keberpihakan dalam konflik Timur Tengah. Netralitas menjadi faktor penting dalam keberhasilan diplomasi perdamaian, dan ketika sebuah negara dianggap berada dalam blok tertentu, peluang untuk diterima sebagai mediator akan semakin kecil. “Mediator harus berada dalam posisi netral, sementara ketika Indonesia masuk dalam BoP yang beranggotakan Amerika Serikat dan Israel maka akan sulit bagi pihak lain seperti Iran untuk menerima Indonesia sebagai penengah,” pesannya.
Ia menambahkan bahwa langkah diplomasi Indonesia perlu mempertimbangkan posisi strategis dalam konstelasi politik global. Kapasitas diplomasi suatu negara sangat dipengaruhi oleh posisi dalam struktur kekuatan internasional. Negara berkembang, seperti Indonesia, perlu berhati-hati ketika terlibat dalam forum yang berkaitan dengan konflik besar antar kekuatan global. Langkah diplomasi harus mempertimbangkan persepsi internasional serta kemampuan negara untuk memainkan peran yang kredibel dalam proses perdamaian. “Dalam struktur kekuatan global, Indonesia masih berada pada kelompok negara berkembang sehingga perlu realistis melihat kapasitas diplomasi dalam konflik besar seperti yang terjadi di Timur Tengah,” katanya.
Siti juga menekankan pentingnya perhatian pemerintah terhadap keselamatan warga negara Indonesia di kawasan Timur Tengah. Konflik yang meningkat menimbulkan risiko bagi ribuan WNI yang bekerja dan tinggal di wilayah Teluk. Ia menegaskan bahwa pemerintah perlu memprioritaskan perlindungan dan langkah evakuasi bagi warga negara yang berada di kawasan konflik. “Hal yang paling mendesak sebenarnya menyelamatkan WNI di kawasan tersebut karena jumlah WNI di wilayah Teluk sangat besar dan keselamatan mereka harus menjadi prioritas utama,” tegas Siti.
Dalam konteks konflik perang di Timur Tengah saat ini, Siti menilai bahwa konflik Iran dan Amerika Serikat memiliki akar sejarah panjang yang membentuk ketegangan hingga saat ini. Hubungan kedua negara memburuk sejak Revolusi Iran tahun 1979 yang diikuti krisis penyanderaan di Kedutaan Besar Amerika Serikat di Teheran. Peristiwa tersebut menjadi titik awal memburuknya hubungan diplomatik Iran dengan negara Barat. “Sejak Revolusi Iran tahun 1979 hubungan Iran dengan Amerika Serikat terus berada dalam ketegangan dan berbagai narasi politik kemudian membentuk persepsi global terhadap Iran,” ujarnya.
Konflik yang berkepanjangan kedua negara ini turut memengaruhi dinamika geopolitik di kawasan Timur Tengah. Hubungan Iran dengan negara Barat sering diwarnai ketidakpercayaan yang kuat, dan situasi ini berkaitan dengan berbagai kebijakan sanksi ekonomi serta tekanan politik internasional terhadap Iran. Kondisi tersebut membuat konflik di kawasan Timur Tengah sulit diselesaikan dalam waktu singkat. “Dalam pengalaman hubungan internasional, konflik seperti ini sering berlangsung sangat lama dan bisa berlanjut hingga bertahun-tahun tergantung pada dinamika kekuatan yang terlibat,” pungkasnya.
