Headline.co.id, Dinas Kesehatan ~ Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinkes P2KB) Provinsi Gorontalo mengadakan pertemuan dengan Perwakilan BKKBN Provinsi Gorontalo pada Jumat, 27 Februari 2026. Pertemuan ini bertujuan untuk menyinergikan program Keluarga Berencana (KB) tahun 2026, menyusul perubahan struktur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berlaku sejak 12 Januari 2026. Perubahan ini mengintegrasikan program kesehatan dengan pengendalian penduduk dan pembangunan keluarga dalam satu kebijakan yang lebih komprehensif.
Pertemuan yang berlangsung di kantor Perwakilan BKKBN tersebut dihadiri oleh Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P2KB) yang dipimpin oleh Sofyan Tambipi. Sofyan menegaskan bahwa BKKBN adalah mitra utama pemerintah daerah dalam pengelolaan program KB, dengan peran penting dalam perumusan kebijakan, koordinasi lintas sektor, edukasi masyarakat, dan pelayanan kontrasepsi.
“Sebagai mitra strategis, BKKBN memegang peran kunci dalam memastikan program KB berjalan efektif dan terukur. Melalui koordinasi ini, kita ingin memastikan seluruh indikator kinerja dapat dicapai secara optimal demi terwujudnya keluarga berkualitas di Provinsi Gorontalo,” ujar Sofyan.
Pembahasan teknis dalam pertemuan ini menitikberatkan pada sejumlah indikator kinerja utama untuk Tahun Anggaran 2026. Indikator tersebut meliputi peningkatan Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR), yang menjadi tolok ukur utama keberhasilan program KB. mCPR mengukur persentase peserta KB aktif yang menggunakan metode kontrasepsi modern seperti pil, suntik, IUD, implan, kondom, hingga sterilisasi.
Selain itu, kedua belah pihak juga membahas upaya penurunan persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need), peningkatan persentase KB pasca persalinan, serta penurunan Age Specific Fertility Rate (ASFR) pada kelompok usia 15–19 tahun sebagai bagian dari pengendalian angka kelahiran remaja. Pertemuan ini tidak hanya menyoroti aspek kuantitatif kepesertaan, tetapi juga penguatan ketahanan keluarga melalui peningkatan partisipasi keluarga dalam kelompok kegiatan seperti Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), UPPKA (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor), serta PIK-R (Pusat Informasi dan Konseling Remaja).
Di sisi lain, pembahasan turut mengangkat sejumlah kendala pelayanan, khususnya pada metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP). Perwakilan BKKBN Provinsi Gorontalo menyampaikan bahwa tantangan terbesar masih terletak pada rendahnya minat terhadap metode MOP (vasektomi) dan MOW (tubektomi). Berbagai strategi telah dilakukan, termasuk penyiapan motivator dari kalangan akseptor MOP dan MOW untuk memberikan edukasi langsung kepada Pasangan Usia Subur (PUS) berisiko tinggi.
Menanggapi hal tersebut, Sofyan menekankan pentingnya pendekatan komunikasi risiko yang lebih masif dan inovatif. “Kita perlu memperkuat promosi berbasis edukasi yang komprehensif, khususnya terkait risiko 4 Terlalu – terlalu muda, terlalu tua, terlalu banyak, dan terlalu dekat jarak kehamilan. Pendekatan ini harus didukung inovasi komunikasi dan kolaborasi lintas sektor agar kesadaran masyarakat meningkat,” ujarnya.
