Headline.co.id, Jakarta ~ Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) berupaya mempercepat pemulihan pascabencana dengan mengoptimalkan layanan publik berbasis digital di daerah terdampak. Langkah ini dilakukan dengan menetapkan prioritas layanan esensial, menyesuaikan standar dan prosedur operasional, serta menata ulang pola, lokasi, dan indikator kinerja layanan agar tetap relevan dalam situasi darurat.
Wakil Menteri PANRB, Purwadi Arianto, dalam pertemuannya dengan Gubernur Sumatra Utara, Bobby Nasution, di Kantor Gubernur Sumatra Utara, Medan, pada Senin (23/2/2026), menyatakan bahwa kondisi pascabencana dapat menjadi momentum untuk mempercepat digitalisasi layanan publik di seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Menurut Purwadi, sistem pelayanan berbasis digital memungkinkan negara tetap hadir melayani masyarakat meskipun dalam situasi darurat. “Saat bencana terjadi, pelayanan publik ikut berhenti karena sarana prasarana yang rusak. Proses pemulihan sarana dan prasarana fisik tentu memerlukan waktu yang lama, di sinilah digitalisasi berperan. Harapannya layanan bisa segera berjalan meski kantor terdampak bencana,” ujar Purwadi.
Purwadi menambahkan bahwa fokus saat ini adalah rehabilitasi dan pemulihan sarana pelayanan melalui penyediaan fasilitas darurat, rehabilitasi sarana prioritas, dan pengadaan peralatan. Selain itu, pemulihan sistem pendukung seperti listrik, komunikasi, dan air bersih juga menjadi prioritas agar layanan dasar dapat segera diakses kembali.
Gubernur Sumatra Utara, Bobby Nasution, menegaskan bahwa digitalisasi pelayanan publik memiliki peran penting dalam memastikan percepatan layanan di masa tanggap darurat. Bobby memastikan bahwa saat ini aktivitas pelayanan sudah aktif di semua kabupaten/kota hingga tingkat kecamatan. “Pelayanan digital saat ini sudah aktif di Kabupaten Asahan dan Kota Tebingtinggi. Untuk di wilayah lainnya, kami terus melakukan semua upaya termasuk menurunkan personel dengan maksimal untuk membantu masyarakat,” kata Bobby.
