Headline.co.id, Atambua ~ Lokakarya awal pembentukan Kelompok Kerja Daerah Aliran Sungai (DAS) Lintas Batas Negara dalam kerangka Joint Forestry Working Group (JFWG) resmi dibuka oleh Wakil Bupati Belu, Vicente Hornai Gonsalves, di Aula Hotel King Star Atambua pada Senin, 23 Februari 2026. Acara ini bertujuan untuk memperkuat kerja sama dalam pengelolaan hutan dan DAS lintas batas negara Indonesia dan Timor Leste secara kolaboratif dan berkelanjutan.
Vicente Hornai Gonsalves menekankan bahwa pengelolaan DAS lintas negara bertujuan untuk menjamin keberlanjutan sumber daya air, menjaga kelestarian lingkungan, mengurangi risiko bencana, serta memperkuat kerja sama antarnegara dalam pemanfaatan sumber daya alam secara adil dan berkelanjutan. Joint Forestry Working Group (JFWG) sendiri merupakan forum kerja sama teknis kedua negara yang berbagi kawasan hutan dan DAS lintas negara. Forum ini berfungsi sebagai wadah koordinasi teknis dalam konservasi hutan dan pengelolaan DAS secara terpadu, berkelanjutan, dan berbasis data bersama agar fungsi ekologis kawasan perbatasan tetap terjaga.
Vicente menjelaskan bahwa wilayah perbatasan Indonesia dan Timor Leste memiliki 10 DAS. Pada tahap awal, program kerja sama ini akan memfokuskan pada dua DAS prioritas, yaitu DAS Talao-Loes di Kabupaten Belu dan DAS Mota Masin di Kabupaten Malaka. “Saya berharap JFWG dapat menghasilkan inovasi pengelolaan DAS lintas negara yang tidak hanya memperbaiki lingkungan, tetapi juga meningkatkan perekonomian masyarakat melalui pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan. Ini juga menjadi wadah berbagi informasi dan pengalaman antarnegara,” ujar Vicente.
Sementara itu, Johan Rahmat Sentosa, Pimpinan Inovasi Tangguh Indonesia, menyatakan bahwa pembentukan Pokja merupakan langkah konkret untuk meningkatkan koordinasi lintas sektor dan lintas negara dalam pengelolaan DAS yang berbagi wilayah administratif dan ekosistem.
