Headline.co.id, Jakarta ~ Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menekankan pentingnya kerja sama pemerintah, DPR RI, dan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk memastikan program perumahan rakyat berjalan dengan tepat sasaran dan adil. Hal ini disampaikan setelah diskusi dengan Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa, Cucun Ahmad Syamsurijal, Sari Yuliati, serta Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti di Jakarta, seperti dilaporkan pada Sabtu (21/2/2026).
Menteri PKP menyatakan rasa syukurnya atas kesempatan berdiskusi dengan pimpinan DPR dan Kepala BPS. “Kami membahas pentingnya data dalam menyalurkan bantuan dan menentukan program-program perumahan. Data BPS menjadi dasar utama kami dalam perumusan kebijakan agar lebih akademis, berbasis riset, dan berkeadilan,” ujar Maruarar.
Maruarar juga mengapresiasi dukungan DPR terhadap peningkatan anggaran Kementerian PKP yang naik dua kali lipat, dari sekitar Rp5 triliun menjadi Rp10 triliun. Ia menegaskan bahwa tambahan anggaran tersebut akan dikelola dengan tanggung jawab dan transparansi untuk mempercepat penyediaan rumah layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah. “Kami berterima kasih atas kepercayaan dan dukungan DPR. Kenaikan anggaran ini akan kami gunakan secara maksimal, dengan kerja keras dan integritas, agar program perumahan rakyat benar-benar dirasakan manfaatnya,” tegasnya.
Menurut Maruarar, kolaborasi dengan BPS adalah kunci untuk memastikan bantuan seperti Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) tersalurkan tepat sasaran. Ia menekankan bahwa penggunaan data BPS merupakan arahan Presiden agar kebijakan berbasis fakta dan keadilan sosial. “Saya termasuk Menteri yang paling sering datang ke BPS atau mengundang mereka ke kantor kami. Karena sesuai arahan Presiden, data yang dipakai harus data dari BPS. Dengan begitu, kebijakan kami bisa benar-benar berdasarkan fakta dan keadilan sosial,” jelasnya.
Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa, menilai langkah tersebut sebagai upaya konkret menjamin keadilan program pemerintah. “Kami mengapresiasi langkah Kementerian PKP. Program-program pro rakyat ini harus tepat sasaran dan memenuhi azas keadilan, tidak boleh bias atau merugikan masyarakat. Pak Maruarar sudah menjalankan prinsip ini dengan baik,” ujar Saan.
Cucun Ahmad Syamsurijal menambahkan bahwa pemanfaatan data dan kolaborasi antar-lembaga adalah langkah penting dalam reformasi kebijakan perumahan. “Beliau (Maruarar) luar biasa. Menggunakan data BPS sebagai dasar membuat program pemulihan perumahan agar tidak tumpang tindih. Kami di DPR akan mengawal penganggaran dan mendorong sinkronisasi antarinstansi agar semua kementerian siap bergerak cepat bersama Menteri PKP,” katanya.
Sari Yuliati menekankan pentingnya pendekatan berbasis data dan proporsionalitas dalam menentukan prioritas kebijakan. “Kami sangat berterima kasih atas terobosan Kementerian PKP. Semua program didasarkan pada data dan prinsip keadilan proporsional, bukan bagi rata, tapi berdasarkan tingkat kemiskinan di daerah. Kami di DPR akan terus mendukung program ini secara konkret,” ujarnya.
Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, menyampaikan bahwa Kementerian PKP secara konsisten memanfaatkan data statistik resmi BPS dalam menentukan kriteria masyarakat berpenghasilan rendah hingga prioritas penyaluran BSPS. “Ada lima indikator utama yang digunakan: jumlah penduduk miskin, tingkat kemiskinan, proporsi penduduk desil 1–4 tanpa rumah layak, kesenjangan, dan indeks kedalaman kemiskinan,” jelasnya.
Ia menambahkan, BPS dan Kementerian PKP juga bekerja sama dalam menentukan kebijakan perumahan di wilayah pesisir dan nonpesisir berdasarkan data statistik terbaru agar bantuan lebih tepat sasaran.
