Headline.co.id, Jakarta ~ Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menegaskan bahwa partisipasi Indonesia dalam Board of Peace (BoP) memberikan kesempatan nyata untuk berkontribusi dalam proses stabilisasi dan rekonstruksi pascakonflik, terutama bagi Palestina. “Selama ini Indonesia konsisten menyuarakan dukungan bagi kemerdekaan Palestina melalui forum-forum internasional dan bantuan kemanusiaan. Melalui BoP, Indonesia kini memiliki ruang yang lebih konkret untuk terlibat dalam proses stabilisasi dan rekonstruksi pascakonflik,” ujar Meutya dalam keterangannya saat menjadi narasumber di program Podcast Blak-Blakan DetikCom di Jakarta Selatan, pada Sabtu (21/02/2026).
Meutya menegaskan bahwa kebijakan luar negeri Indonesia tetap berpegang pada prinsip solusi dua negara. Keikutsertaan Indonesia dalam forum tersebut bukanlah bentuk normalisasi hubungan, melainkan bagian dari upaya untuk memastikan kepentingan Palestina tetap diperjuangkan dalam setiap tahapan pembahasan perdamaian dan rekonstruksi.
Meutya Hafid juga menyampaikan bahwa komitmen Indonesia mendapat apresiasi dari pemimpin dunia. “Kita melihat rapat perdana di BoP bagaimana Indonesia terlihat disegani dan secara harafiah diucapkan oleh Presiden Trump bahwa Indonesia negara yang besar. Beliau, Presiden Prabowo, menyampaikan sudah ada komitmen untuk mengirimkan tentara dengan jumlah yang amat besar, saya rasa itu sudah menjawab semua disinformasi,” jelasnya.
Dalam konteks maraknya disinformasi di ruang digital, Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) mengedepankan literasi digital serta klarifikasi terbuka melalui media arus utama untuk melindungi hak publik atas informasi yang benar. “Jika memang ada pelanggaran terhadap Undang-Undang ITE tentu kita harus atensi. Jadi misalnya beberapa disinformasi yang kita anggap melanggar juga harus dilakukan pemutusan akses, tapi pada prinsipnya kita lebih banyak menjawab dengan narasi-narasi,” tegas Meutya.
Oleh karena itu, Menkomdigi mengajak masyarakat untuk aktif memeriksa sumber informasi dan tidak mudah terpancing isu yang belum terverifikasi. Pemerintah, katanya, menempatkan transparansi sebagai kunci agar setiap kebijakan strategis dapat dipahami secara proporsional dan tidak merugikan kepentingan publik.
