Headline.co.id, Gubernur Gorontalo ~ Gusnar Ismail, menginstruksikan seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) untuk memantau ketersediaan stok pangan dan bahan bakar minyak (BBM) menjelang bulan Ramadan dan Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah. Instruksi ini disampaikan dalam Rapat Evaluasi Penyerapan Anggaran APBD Tahun Anggaran 2026 yang berlangsung di Ruang Dulohupa, Kantor Gubernur Gorontalo, pada Jumat, 20 Februari 2026.
Dalam rapat tersebut, Gubernur Gusnar menekankan pentingnya mencermati rantai pasok komoditas yang dianggap rawan untuk mengantisipasi potensi kelangkaan di masyarakat. “Pertama, sepanjang Ramadan dan Idulfitri ini, tolong untuk teman-teman pimpinan OPD yang terkait, khusus untuk komoditi yang rawan seperti gas LPG, BBM, beras, minyak kelapa dan lainnya ini tolong dipelajari terus rantai pasoknya, kalau bisa itu kita amankan,” ujar Gubernur di hadapan para pejabat lingkup Pemerintah Provinsi Gorontalo.
Selain itu, Gubernur juga menyoroti kesiapan pelaksanaan tradisi Tumbilotohe, yang merupakan tradisi masyarakat Gorontalo memasang lampu di tiga malam terakhir Ramadan. Ia menginstruksikan pemerintah daerah untuk turut serta dalam penyelenggaraan tradisi tahunan tersebut. “Untuk Tumbilotohe, kalau bisa kita backup untuk penyelenggaraannya di titik-titik yang tradisional, tapi permasalahannya terkait dengan penyediaan minyak tanah, untuk hal ini kita lihat perkembangannya ke depan,” tambahnya.
Gubernur juga memerintahkan percepatan jadwal proses pengadaan barang dan jasa, dengan target seluruh tahapan pengadaan selesai sebelum Hari Raya Idulfitri untuk memastikan kelancaran realisasi anggaran. Rapat evaluasi tersebut juga memaparkan capaian realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah per Februari 2026, di mana delapan OPD berhasil melampaui target realisasi, sementara 25 OPD lainnya masih di bawah target.
Gubernur menyebutkan bahwa hambatan tersebut disebabkan oleh penyesuaian beberapa Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pasca pelantikan, serta belum diterimanya Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Februari. Agenda rapat kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan komitmen Jaringan Pengawasan Pelayanan Publik di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo yang dilakukan oleh Ombudsman RI Perwakilan Gorontalo. Dokumen komitmen tersebut ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo, Sofian Ibrahim, dan disaksikan langsung oleh Gubernur Gusnar Ismail.
