Headline.co.id, Pontianak ~ Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Harisson, menekankan pentingnya akurasi dan kelengkapan dokumen dalam evaluasi kinerja pelaksanaan Program Strategis Nasional (Pro-SN). Hal ini disampaikan saat memimpin rapat koordinasi di Ruang Rapat Tengkawang, Kantor Gubernur Kalbar, pada Kamis (19/2/2026). Evaluasi ini menjadi penentu nilai dan peluang insentif daerah.
Rapat tersebut membahas kesiapan dokumen dan kelengkapan data yang akan dievaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri di Jakarta. Indikator penilaian yang menjadi dasar pemberian insentif bagi daerah berprestasi juga menjadi fokus pembahasan. Harisson menegaskan bahwa penilaian sepenuhnya berbasis dokumen dan data yang diunggah oleh pemerintah daerah.
“Yang dievaluasi adalah data yang kita upload. Jika tidak lengkap, tidak rinci, atau tidak sesuai indikator, maka nilainya akan rendah. Evaluasi ini murni berbasis dokumen,” tegas Harisson. Ia meminta seluruh perangkat daerah serius dan teliti dalam menyiapkan laporan, dengan target minimal nilai di atas 70 agar Kalbar mampu bersaing dengan daerah lain.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
“Jangan sampai kita mendapat nilai di bawah 70. Kita harus kerja detail dan memastikan seluruh indikator terpenuhi,” ujarnya. Harisson juga mengungkapkan bahwa pemerintah pusat menyiapkan anggaran sebesar Rp1 triliun untuk insentif penghargaan bagi gubernur dan pemerintah daerah dengan kinerja terbaik.
“Jika laporan kita baik dan nilainya tinggi, tentu kita berpeluang memperoleh insentif tersebut,” tambahnya. Salah satu fokus evaluasi adalah indikator penurunan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem. Nilai maksimal hanya dapat diperoleh apabila program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan tercantum jelas dalam dokumen perencanaan seperti RKPD dan APBD.
Jika program tercantum lengkap dalam RKPD dan APBD, nilai indikator dapat maksimal. Namun jika hanya muncul dalam dokumen perubahan, nilainya berkurang, dan apabila tidak tercantum sama sekali maka nilainya nol. Menanggapi hal itu, Harisson meminta seluruh perangkat daerah memastikan program, kegiatan, serta alokasi anggaran tertuang rinci dalam dokumen resmi.
“Harus jelas programnya apa, kegiatannya apa, anggarannya berapa. Tidak cukup disebutkan secara umum. Data pembanding dan capaian tahun sebelumnya juga harus dilampirkan,” tegasnya. Ia berharap melalui kerja sama dan ketelitian seluruh perangkat daerah, Kalimantan Barat dapat meraih hasil evaluasi optimal sekaligus meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaporan pembangunan.
“Ini bukan hanya soal nilai, tetapi bagaimana kita menunjukkan kinerja yang nyata dan terukur. Jika kita serius, hasilnya akan mengikuti,” tutup Harisson. (wnd/ica).
