HeadLine.co.id, (Jakarta) – Demi mencegah penyebaran virus Corona (Covid-19) di wilayah Jabodetabek. Pemerintah melalui Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Kementerian Perhubungan menyarankan untuk melakukan pembatasan akses moda transportasi.
Hal ini tertera dalam surat edaran Nomor SE.5.BPTJ Tahun 2020 tentang Pembatasan Penggunaan Moda Transportasi Untuk Mengurangi Pergerakan Orang Dari dan Ke Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi Selama Masa Pandemik Corona Virus Disease 2019.
Baca juga: Jokowi Resmi Digugat karena Dinilai Lalai Dalam Tangani Virus Corona
“Dipandang perlu dilakukan pembatasan terhadap warga di wilayah Jabodetabek untuk melakukan perjalanan keluar dan atau masuk wilayah Jabodetabek,” demikian tertulis dalam surat edaran tersebut, Rabu (01/04).
Pembatasan ini dilakukan secara parsial atau menyeluruh untuk sarana dan prasarana transportasi serta kendaraan di ruas jalan tol dan jalan arteri nasional.
Baca juga: Pemerintah Gratiskan Listrik 3 Bulan, Begini untuk Pengguna Listrik Token
Rekomendasi layanan yang dibatasi meliputi kereta api, commuter line (KRL), MRT, LRT, Bus Rapid Transit, Trans Jabodetabek, JRC, JAC, AKDP hingga AKAP.
Selanjutnya, pembatasan juga terjadi pada pelarangan mobil dan bus masuk tol dari dan ke Jabodetabek, penutupan ruas akses tol mulai dari tol Ciawi-Bogor, tol Kopo, ruas tol Jakarta-Cikampek, tol Bitung hingga pembatasan angkutan dari dan ke Kepulauan Seribu.
Baca juga: 56 Perjalanan KA Dibatalkan, PT KAI Beri Kesempatan Pengembalian hingga H+30, Begini Caranya
“Penutupan sementara atau sebagian akses layanan angkutan penumpang dari dan ke Bandara Soekarno-Hatta dan Bandara Halim Perdana Kusuma,” tulis salah satu poin rekomendasi.
Selain itu, pembatasan ini tidak berlaku untuk presiden, wakil presiden, menteri, pemadam kebakaran, angkutan pembawa pasien, angkutan pembawa logistik, dan kendaraan lainnya berdasarkan surat dari Kepolisian dan intansi berwenang lainnya.
Baca juga: Wapres Ma’ruf Amin Minta Badan Amil Zakat Mulai Sosialisasikan Zakat
Menurut Juru Bicara Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Jodi Mahardi menyatakan surat edaran tersebut bertujuan memberikan rekomendasi kepada daerah. Jika daerah yang sudah diputuskan untuk melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Maka dapat melakukan pembatasan hingga penyetopan pengguna moda transportasi umum untuk mencegah penyebaran virus Corona.
Penetapan wilayah PSBB berdasarkan PP No 21 tahun 2020 dan harus mendapatkan persetujuan dari Kemenkes. Apabila belum mendapatkan persetujuan Kemenkes mengenai status PSBB Daerah maka pembatasan transportasi belum dapat dilakukan.
Baca juga: Ahli Kesehatan Kritik Aksi Penyemprotan Desinfektan ke Tubuh
Bagi wilayah yang sudah mendapatkan keterangan PSBB dari Kemenkes, maka dapat menjadikan surat edaran BPTJ tersebut sebagai pedoman untuk melakukan pembatasan moda transportasi di daerah masing-masing.
