Headline.co.id, Jakarta ~ Menteri Agama Nasaruddin Umar menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen untuk menjaga kelangsungan pendidikan keagamaan di wilayah yang terdampak banjir di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Pemerintah memastikan bahwa seluruh siswa madrasah di daerah tersebut tetap mendapatkan layanan pendidikan.
Pernyataan ini disampaikan oleh Menteri Agama dalam rapat koordinasi dengan Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Pemerintah di Gedung DPR RI, Kompleks Senayan, Jakarta, pada Rabu (18/2/2026). “Komitmen kita jelas, pendidikan tidak boleh berhenti karena bencana. Berdasarkan data per 11 Februari 2026, kami pastikan 100 persen siswa madrasah tetap belajar. Sebanyak 90,5 persen siswa sudah belajar normal di madrasah asal, sementara sisanya melalui sistem shift, tenda darurat, maupun menumpang,” ujar Nasaruddin.
Data dari Kementerian Agama menunjukkan bahwa dari 773 madrasah yang terdampak banjir, sebanyak 651 unit atau 84 persen telah kembali beroperasi. Di sektor pondok pesantren, 883 pesantren atau 75 persen dari total 1.173 pesantren terdampak sudah kembali beraktivitas. Pemulihan juga dilakukan pada rumah ibadah, di mana dari 1.593 rumah ibadah yang terdampak, 1.553 unit atau 97 persen telah difungsikan kembali oleh masyarakat.
“Pemulihan aspek spiritual menjadi prioritas. Rumah ibadah harus segera aktif kembali karena menjadi pusat penguatan mental dan sosial masyarakat,” jelasnya. Menurut Menag, capaian tersebut merupakan hasil dari mobilisasi cepat relawan Kementerian Agama di lapangan, termasuk pembangunan ruang kelas darurat, sistem pembelajaran alternatif, serta penyaluran bantuan untuk pengelola rumah ibadah.
Untuk mempercepat rekonstruksi menyeluruh, Kementerian Agama mengusulkan dukungan anggaran melalui skema Rincian Output (RO) Khusus Direktif Presiden senilai Rp702,98 miliar dari Rupiah Murni. Anggaran tersebut direncanakan untuk rehabilitasi gedung madrasah, pesantren, dan rumah ibadah yang rusak sedang hingga berat, termasuk relokasi fasilitas di wilayah rawan bencana. “Kami ingin memastikan setiap rupiah yang dialokasikan benar-benar menyentuh masyarakat, sehingga jantung kehidupan sosial dan pendidikan di Sumatera kembali berdenyut normal,” tegasnya.
Rapat koordinasi tersebut dihadiri oleh jajaran pimpinan Satgas DPR RI serta perwakilan kementerian dan lembaga terkait dalam Kabinet Merah Putih.
