Headline.co.id, Jakarta ~ Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (Satgas PRR) Wilayah Sumatera melaporkan penurunan jumlah pengungsi di Aceh dan Sumatera Utara. Laporan ini disampaikan oleh Koordinator PIC K/L dan Pemda Satgas PRR, Topri Daeng Balaw, di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, pada Rabu (18/2/2026). Jumlah pengungsi per 18 Februari 2026 tercatat sebanyak 12.994 orang, dengan rincian 12.194 orang di Aceh dan 850 orang di Sumatera Utara. Di Sumatera Barat, tidak ada lagi pengungsi yang tercatat.
Topri menjelaskan bahwa jumlah pengungsi ini menurun dari kondisi awal yang mencapai 38.344 orang dan sempat meningkat hingga 51.000 orang pada 17 Februari. “Dari kondisi awal yang mencapai 38.344 orang dan sempat berada di angka 51.000 pada 17 Februari, kini turun menjadi 12.994 orang,” ujar Topri.
Dalam penanganan lumpur, di Aceh masih ada 88 lokasi yang dalam proses penanganan dari sebelumnya 297 lokasi. Di Sumatera Utara, 29 lokasi telah selesai ditangani. Sementara itu, di Sumatera Barat, dari 22 lokasi terdampak, delapan lokasi telah selesai, enam masih dalam proses, dan delapan lainnya dalam tahap persiapan.
Jumlah fasilitas pendidikan yang terdampak juga mengalami penurunan dari 4.863 unit pada 17 Februari menjadi 3.156 unit pada 18 Februari. Penurunan signifikan terjadi di Aceh, sementara di Sumatera Utara dan Sumatera Barat terdapat penambahan lokasi terdampak.
Di sektor kelistrikan, jumlah gardu yang masih padam kini tersisa 21 unit dari sebelumnya 74 unit, dari total 239 gardu. Beban listrik yang telah menyala mencapai 7,66 MW atau 92,96 persen dari total 8,24 MW. Sisa beban yang masih padam tercatat 0,58 MW. Jumlah pelanggan yang sebelumnya padam sebanyak 1.722 kini berkurang menjadi 610 pelanggan. Di Sumatera Utara, pelanggan yang masih padam akibat dampak bencana tersisa 54 pelanggan, ditambah 610 pelanggan akibat banjir susulan, sehingga total pelanggan yang masih padam sekitar 664 pelanggan.
Satgas PRR memastikan bahwa koordinasi lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah terus diperkuat untuk mempercepat pemulihan, sehingga dampak bencana dapat segera tertangani secara menyeluruh.
