Headline.co.id, Natuna ~ Pemerintah Indonesia dan Inggris telah menyetujui kerja sama strategis dalam sektor maritim melalui rencana pembangunan 1.582 kapal nelayan. Program ini merupakan bagian dari Maritime Partnership Programme (MPP) dengan nilai investasi mencapai 4 miliar poundsterling. Babcock International, perusahaan pertahanan asal Inggris, akan memimpin program ini yang bertujuan memperkuat ekonomi maritim nasional dengan meningkatkan armada nelayan dan revitalisasi desa pesisir. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyatakan bahwa pelaksanaan program akan dimulai bertahap pada 2026, dengan sekitar 1.000 kapal berkapasitas 30 Gross Ton (GT) direncanakan dibangun pada tahap awal.
Prof. Suadi, Ph.D., Guru Besar Ilmu Sosial Ekonomi Perikanan dan Kelautan UGM, menekankan pentingnya prinsip kehati-hatian dalam penambahan armada agar tidak terjadi overfishing dan kelebihan kapasitas kapal. Ia menjelaskan bahwa pengelolaan perikanan harus dimulai dari penentuan angka referensi yang menunjukkan besaran stok ikan yang dapat diambil secara berkelanjutan. “Angka referensi ini yang menuntun berapa banyak kapal yang bisa ditambahkan untuk menangkap ikan yang tersedia di alam,” ujarnya pada Kamis (12/2).
Pemerintah telah membagi perairan Indonesia ke dalam 11 Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) dengan status stok ikan yang bervariasi. Program pembangunan kapal nelayan ini dapat diarahkan untuk mengoptimalkan pemanfaatan stok ikan di WPP yang masih potensial, seperti wilayah timur Indonesia dan Laut Natuna Utara. Namun, Prof. Suadi mengingatkan bahwa mayoritas stok ikan Indonesia saat ini berada pada tingkat pemanfaatan penuh atau berlebih, sehingga penambahan kapal harus tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian.
Kerja sama pembangunan kapal nelayan Indonesia dan Inggris bukanlah hal baru. Pemerintah sebelumnya pernah menjalankan program bantuan 1.000 kapal berukuran 30 GT. Namun, program tersebut menyisakan sejumlah catatan penting, seperti kesesuaian kapal dengan wilayah penangkapan ikan, kemampuan nelayan mengoperasikannya, dan dukungan infrastruktur. “Sebetulnya ini bukan program baru. Program bantuan 1.000 kapal pernah diluncurkan pada masa pemerintahan SBY. Namun, banyak catatan dari program tersebut,” tuturnya.
Program ini berpotensi mendorong perubahan struktur armada perikanan nasional yang selama ini didominasi kapal skala kecil. Prof. Suadi menegaskan bahwa desain kapal dan model pengelolaannya harus adaptif terhadap kondisi wilayah, ekologi laut, serta sosial masyarakat pesisir. “Program ini strategis untuk mendorong perubahan struktur armada perikanan nasional, tetapi harus adaptif terhadap lokasi, ekologi laut, dan kondisi sosial,” ujarnya.
Dalam praktiknya, beberapa model pengelolaan perikanan dapat dijadikan acuan angka referensi guna menjaga ketersediaan ikan secara berkelanjutan. Maximum Sustainable Yield (MSY) bertujuan menjaga pemanfaatan stok ikan tetap berada pada tingkat berkelanjutan secara ekologis. Maximum Economic Yield (MEY) menekankan keuntungan ekonomi optimal dari aktivitas penangkapan ikan, sementara Maximum Social Yield (MScY) mempertimbangkan manfaat sosial, seperti penciptaan lapangan kerja dan kesejahteraan masyarakat nelayan. “Pendekatan MSY, MEY, dan MScY perlu dilihat secara bersamaan,” tambahnya.
Prof. Suadi juga menilai bahwa kebijakan ini dapat memberikan dampak bagi kedua negara, baik dalam bentuk peluang transfer teknologi maupun penyerapan tenaga kerja yang diproyeksikan mencapai 600.000 tenaga kerja di Indonesia dan mengamankan sekitar 1.000 lapangan kerja berkeahlian di Inggris. “Perlu pemberdayaan nelayan skala kecil agar mampu mengoperasikan teknologi tersebut sehingga nelayan dapat naik kelas,” ujarnya.
Keberhasilan program ini sangat bergantung pada kebijakan pendukung dan tata kelola yang telah disiapkan sejak awal. Prof. Suadi mengingatkan bahwa pemerintah perlu belajar dari program serupa di masa lalu dengan mengadopsi praktik yang berhasil dan menghindari kegagalan yang pernah terjadi. “Perikanan tangkap berkelanjutan atau tidak sangat tergantung pada besaran stok ikan di laut,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia menekankan perlunya perbaikan tata kelola kapal bantuan, terutama dalam aspek transparansi penerima manfaat dan kesiapan kelembagaan usaha perikanan. Infrastruktur pendukung seperti sistem rantai dingin dan fasilitas perawatan kapal harus disiapkan secara paralel. Kolaborasi lintas sektor menjadi kunci agar program ini tidak berhenti sebagai proyek fisik semata. “Saya berharap program ini tidak menjadi ‘bancaan’, tetapi benar-benar ditujukan untuk optimalisasi pemanfaatan sumber daya ikan,” pungkas Suadi.
