Headline.co.id, Jakarta ~ Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sekaligus Kepala BKKBN, Wihaji, secara resmi meluncurkan program Pelayanan KB Serentak Awal 2026 yang diberi nama Pantau KB pada Rabu (11/2/2026). Program ini merupakan langkah strategis pemerintah dalam mengelola jumlah penduduk Indonesia yang saat ini mencapai 286 juta jiwa.
Dalam arahannya, Wihaji menegaskan pentingnya akses terhadap layanan kontrasepsi sebagai hak dasar warga negara yang dijamin oleh Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Ia menekankan bahwa masyarakat harus dipandang sebagai subjek kebijakan, bukan objek, dan hak mereka, termasuk hak untuk mengatur kelahiran secara sehat dan bertanggung jawab, harus dipenuhi.
Sasaran utama dari kegiatan ini adalah wilayah prioritas yang dikenal dengan istilah “legokan”, yaitu daerah dengan angka kebutuhan KB yang belum terpenuhi masih tinggi. “Dua Anak Lebih Sehat” dan “Dua Anak Cukup” menjadi slogan yang diusung dalam program ini. Wihaji menambahkan, “Sudah ada fatwa ulama yang mendukung, jadi tidak ada masalah selama tujuannya untuk kemaslahatan. Kita jelaskan dan edukasi dengan sabar.”
Layanan Pantau KB mencakup berbagai metode kontrasepsi, mulai dari Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) seperti implan dan IUD, hingga metode jangka pendek. Pelayanan ini dilaksanakan secara serentak di berbagai wilayah, termasuk melalui unit pelayanan bergerak yang bertujuan menjangkau daerah terpencil dan sulit akses.
Melalui program ini, pemerintah menegaskan komitmennya dalam menjamin hak reproduksi warga negara sekaligus memperkuat kualitas sumber daya manusia Indonesia secara berkelanjutan.
