Headline.co.id, Jakarta ~ Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menjamin ketersediaan ikan nasional dalam kondisi aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama bulan Ramadan hingga Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah. Kepastian ini disampaikan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, dalam Rapat Kerja bersama Komisi IV DPR RI di Jakarta pada Selasa, 3 Februari 2026. “Kementerian Kelautan dan Perikanan memastikan bahwa ketersediaan ikan di seluruh sentra konsumsi utama berada dalam status aman,” ujar Menteri Trenggono.
Menteri Trenggono menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen untuk memastikan masyarakat dapat menjalankan ibadah Ramadan dengan tenang, didukung oleh pasokan protein ikan yang berkualitas dan harga yang stabil. Dalam paparannya, Menteri Trenggono mengungkapkan bahwa KKP telah menyiapkan langkah strategis untuk menjaga pasokan ikan nasional. Untuk periode Januari hingga Maret 2026, produksi ikan nasional diproyeksikan mencapai 3,57 juta ton. Produksi ini terdiri dari sektor perikanan budi daya sebesar 2,05 juta ton dan perikanan tangkap sebesar 1,52 juta ton. “KKP berkomitmen penuh untuk memastikan kebutuhan protein hewani masyarakat, khususnya dari sektor perikanan, dapat terpenuhi dengan baik dan dengan harga yang terjangkau,” katanya.
Selain menjaga produksi, KKP juga melakukan pemantauan ketat terhadap ketersediaan ikan di delapan kota besar yang menjadi sentra konsumsi nasional. Berdasarkan hasil pemantauan tersebut, status ketersediaan ikan secara nasional berada pada kategori aman. Sebagai langkah mitigasi, KKP menyiapkan pengamanan pasokan melalui optimalisasi stok gudang beku atau cold storage serta meningkatkan distribusi hasil perikanan budi daya. “Kami memastikan distribusi antarwilayah tetap berjalan lancar untuk menjaga keseimbangan pasokan di tingkat konsumen,” ujar Menteri Trenggono.
KKP berharap dukungan dan sinergi dengan DPR RI terus terjaga agar upaya pengamanan pasokan ikan dapat berjalan optimal selama Ramadan hingga Idulfitri, sehingga kebutuhan pangan masyarakat tetap terpenuhi. Sementara itu, Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati alias Titiek Soeharto, menyatakan bahwa Komisi IV mengapresiasi kebijakan pemerintah yang dilakukan oleh Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Pangan Nasional, Bulog, Perum BUMN, dan ID Food dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan. “Komisi IV DPR meminta pemerintah untuk memperkuat koordinasi lintas kementerian/lembaga guna menjamin kelancaran distribusi pangan,” ungkapnya.
