Headline.co.id, Jakarta ~ Pemerintah Kabupaten Agam berupaya mengatasi inflasi dan memperkuat ketahanan pangan setelah bencana alam yang melanda wilayah tersebut. Hal ini disampaikan oleh Bupati Agam, Benni Warlis, dalam High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Sumatra Barat 2026 yang berlangsung di Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Sumatra Barat pada Kamis, 22 Januari 2026.
Pertemuan penting ini dipimpin oleh Gubernur Sumatra Barat, Mahyeldi Ansharullah, dan dihadiri oleh Kepala Perwakilan BI Sumatra Barat, M. Abdul Madjid Ikram, serta para kepala daerah se-Sumatra Barat dan pemangku kepentingan terkait. Fokus utama forum ini adalah pengendalian inflasi pascabencana, terutama menjelang peningkatan kebutuhan pangan pada bulan Ramadan 1447 Hijriah.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Benni Warlis menjelaskan kondisi Kabupaten Agam yang mengalami dampak signifikan akibat bencana alam. Ia menyebutkan bahwa sektor pertanian mengalami tekanan berat dengan lebih dari 2.000 hektare sawah petani rusak, yang menyebabkan gagal panen hampir di seluruh komoditas. “Lebih dari 2.000 hektare sawah petani terdampak dan seluruh komoditas mengalami gagal panen. Kondisi ini tentu menyulitkan pengendalian inflasi dan membutuhkan solusi dari pemerintahan tertinggi,” ujar Benni.
Benni juga menyoroti kerusakan infrastruktur penting seperti jalan, jembatan, dan jaringan irigasi yang menjadi tulang punggung aktivitas produksi dan distribusi. “Kerusakan infrastruktur ini harus segera ditangani karena menjadi urat nadi perekonomian masyarakat,” tegasnya.
Menanggapi hal tersebut, Gubernur Mahyeldi Ansharullah menekankan perlunya dukungan anggaran dan kebijakan dari pemerintah pusat, mengingat tidak semua daerah di Sumatra Barat merupakan sentra produksi pangan. “Selama ini dukungan anggaran masih dominan pada komoditas sawit, padahal sektor pangan juga harus diperjuangkan. Produksi pangan ini tidak hanya untuk Sumatra Barat, tetapi juga memberi manfaat bagi daerah lain,” jelas Mahyeldi.
Gubernur Mahyeldi juga mengungkapkan bahwa Sumatra Barat menghadapi tekanan berat pascabencana yang melanda hampir seluruh kabupaten dan kota, dengan total kerusakan dan kerugian mencapai sekitar Rp33 triliun. “Dampaknya sangat serius, bahkan lebih berat dibanding gempa besar tahun 2009. Kerusakan ini berpengaruh langsung terhadap inflasi karena sektor pertanian, peternakan, dan infrastruktur ikut terdampak,” ujarnya.
Sebagai langkah antisipasi jangka pendek, Mahyeldi menyampaikan bahwa Badan Pangan Nasional (Bapanas) telah menerbitkan surat permintaan penyediaan pangan untuk kebutuhan tiga bulan ke depan. “Dengan kebijakan ini, setiap daerah akan memiliki cadangan pangan. Penyaluran diharapkan mulai berjalan pada awal Februari 2026,” pungkasnya.
