Headline.co.id, Banda Aceh ~ Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, yang akrab disapa Mualem, telah memutuskan untuk memperpanjang status tanggap darurat bencana hidrometeorologi di Aceh untuk ketiga kalinya. Perpanjangan ini berlaku selama 14 hari, dimulai dari tanggal 9 hingga 22 Januari 2026. Keputusan tersebut diumumkan dalam rapat virtual yang diadakan di Ruang Rapat Posko Tanggap Darurat Bencana Banjir dan Longsor Aceh, di Kantor Gubernur Aceh, pada Kamis, 8 Januari 2026.
Rapat tersebut dipimpin oleh Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, yang dikenal dengan panggilan Dek Fad, dan dihadiri oleh Ketua DPRA, Kapolda Aceh, Kajati Aceh, Kasdam IM, serta unsur Forkopimda Aceh lainnya. Gubernur Aceh menjelaskan bahwa keputusan untuk memperpanjang status tanggap darurat ini diambil setelah melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat dan merujuk pada Surat Menteri Dalam Negeri tertanggal 7 Januari 2026 mengenai perpanjangan status tanggap darurat bencana di Provinsi Aceh.
Gubernur Muzakir Manaf menyatakan bahwa perpanjangan ini diperlukan untuk menangani kondisi penanggulangan bencana dan sebaran korban terdampak. Ia menyoroti bahwa masih ada wilayah yang terisolasi, serta terdapat keterbatasan dalam produksi dan distribusi logistik di kabupaten/kota yang terdampak. Selain itu, percepatan layanan publik dan administrasi pemerintahan juga menjadi pertimbangan utama.
“Maka, saya selaku Gubernur Aceh menetapkan Perpanjangan Ketiga Status Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi Aceh selama 14 hari, terhitung mulai 9 hingga 22 Januari 2026,” ujar Gubernur Muzakir Manaf. Ia menegaskan bahwa perpanjangan ini bertujuan untuk memastikan pembersihan lingkungan, distribusi bantuan logistik, layanan kesehatan, serta perbaikan akses masyarakat dapat dilakukan secara lebih cepat, merata, dan terkoordinasi, termasuk menjangkau gampong-gampong terdampak yang sulit diakses.
Gubernur juga mengajak seluruh Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA), pemerintah kabupaten/kota, TNI-Polri, relawan, dunia usaha, dan masyarakat untuk terus bersinergi mempercepat pemulihan Aceh. Hal ini agar sekolah, permukiman, fasilitas publik, dan perekonomian warga dapat segera pulih serta aktivitas masyarakat kembali normal. “Saya menginstruksikan agar pemulihan jalan dan jembatan di wilayah terdampak segera dilaksanakan sehingga konektivitas masyarakat dapat kembali normal,” tuturnya.
Selain itu, Mualem meminta seluruh bupati dan wali kota di Aceh untuk menyelesaikan penyusunan dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) paling lambat minggu ketiga Januari 2026. Dokumen ini akan menjadi dasar pelaksanaan pemulihan dan pembangunan kembali Aceh yang lebih baik dan berketahanan. “Kepada seluruh masyarakat Aceh yang terdampak, kami menyampaikan empati dan dukungan penuh. Pemerintah akan terus hadir dan memastikan proses pemulihan berjalan sebaik-baiknya. Atas kerja sama seluruh pihak, saya mengucapkan terima kasih,” pungkasnya.
