Headline.co.id, Banjarbaru ~ Presiden Prabowo Subianto mengumumkan bahwa sebanyak 25.000 Koperasi Desa Merah Putih akan mulai beroperasi pada Maret hingga April 2026. Langkah ini merupakan bagian dari strategi untuk memperkuat ekonomi kerakyatan berbasis desa. Pernyataan ini disampaikan Presiden saat meresmikan 166 Sekolah Rakyat yang tersebar di 34 provinsi, di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, pada Senin (12/1/2026).
Presiden menjelaskan bahwa pemerintah menargetkan pembentukan 80.000 Koperasi Desa Merah Putih secara nasional dalam waktu dekat. Program ini bertujuan untuk memperkuat struktur ekonomi desa, meningkatkan nilai tambah produksi lokal, dan menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat. Prabowo optimistis bahwa jumlah koperasi yang aktif akan terus bertambah dengan dukungan dari berbagai kementerian, pemerintah daerah, dan partisipasi masyarakat desa.
Presiden berharap hingga akhir Desember 2026, setidaknya 60.000 Koperasi Desa Merah Putih sudah beroperasi di berbagai wilayah Indonesia. “Artinya, ekonomi kita akan bangkit di semua bidang,” ujar Presiden. Menurut Prabowo, koperasi desa diharapkan menjadi penggerak ekonomi kerakyatan yang dapat memperkuat distribusi hasil pertanian, perikanan, dan usaha mikro desa, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
Dalam kesempatan yang sama, Presiden juga menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program Sekolah Rakyat dan penguatan koperasi desa. Ia menekankan pentingnya sinergi pembangunan sumber daya manusia dan penguatan ekonomi lokal. Prabowo Subianto secara khusus mengucapkan terima kasih kepada para guru dan kepala sekolah yang berperan dalam membina peserta didik. Menurutnya, pendidikan yang berkualitas adalah fondasi utama dalam mencetak generasi unggul yang mampu mengelola dan mengembangkan potensi ekonomi desa. “Saya minta dibina dengan baik,” ujar Presiden.
Selain itu, Kepala Negara juga memberikan penghargaan kepada para siswa atas semangat belajar yang ditunjukkan. Ia menegaskan bahwa pembangunan sumber daya manusia dan penguatan ekonomi desa merupakan dua agenda strategis pemerintah dalam mewujudkan Indonesia yang maju, berdaya saing, dan berkeadilan.
