Headline.co.id, Banda Aceh ~ Kementerian Sosial menegaskan bahwa bantuan sosial untuk masyarakat terdampak bencana di Sumatra akan segera disalurkan. Bantuan ini mencakup bantuan kebencanaan dan bantuan reguler, yang disalurkan berdasarkan data terverifikasi untuk memastikan pemulihan sosial dan ekonomi warga berjalan cepat dan tepat sasaran.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf menekankan pentingnya ketepatan data dalam penyaluran bantuan. Data awal dikumpulkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), kemudian ditetapkan oleh pemerintah daerah dan diverifikasi oleh Kementerian Dalam Negeri. “Hal paling krusial dalam penyaluran bantuan sosial kebencanaan adalah data dan mekanisme penyalurannya. Untuk itu, kita menggunakan satu data sebagai rujukan awal,” ujar Saifullah Yusuf saat menghadiri rapat Satuan Tugas Pemulihan Pascabencana di Banda Aceh, Sabtu (10/1/2026).
Setelah data penerima bantuan dinyatakan final, Kementerian Sosial langsung menyalurkan bantuan melalui bank-bank milik negara atau PT Pos Indonesia, menyesuaikan kondisi dan akses di masing-masing daerah. Bantuan yang disiapkan meliputi santunan, jaminan hidup, penyediaan hunian, hingga pemberdayaan ekonomi keluarga terdampak. Total anggaran yang dibutuhkan diperkirakan mencapai dua triliun rupiah, dengan lebih dari enam ratus miliar rupiah yang sudah siap disalurkan.
Santunan telah diberikan kepada lebih dari 140 ahli waris korban meninggal dunia. Sementara itu, bantuan bagi korban luka berat masih menunggu penetapan resmi dari kepala daerah setempat. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan bahwa bantuan sosial ini tidak hanya untuk meringankan beban korban, tetapi juga untuk mempercepat pemulihan ekonomi masyarakat. Warga terdampak akan didorong untuk masuk ke dalam program bantuan berkelanjutan seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN). “Pemberian bantuan ini diharapkan dapat menggerakkan kembali roda perekonomian masyarakat dan mendukung aktivitas ekonomi warga,” ujarnya.
Rapat koordinasi tersebut dibuka oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, yang juga menerima laporan dari Koordinator Posko DPR. Laporan itu mencakup berbagai upaya di lapangan, seperti normalisasi sungai, pembukaan akses jalan, penyediaan hunian sementara, hingga pembersihan lingkungan. Menurut Dasco, banyak persoalan teknis di lapangan dapat diselesaikan dengan cepat apabila komunikasi dan koordinasi antar pihak berjalan baik. “Melalui koordinasi lintas kementerian, banyak hal bisa kita selesaikan bersama,” katanya.
Kementerian Sosial menegaskan komitmennya untuk terus berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri, DPR, BNPB, serta pemerintah daerah. Langkah ini diambil agar bantuan sosial pascabencana benar-benar tepat sasaran dan mampu membantu warga bangkit serta kembali menjalani kehidupan secara normal.
