Headline.co.id, Kota Gorontalo ~ Wakil Gubernur Gorontalo, Idah Syahidah Rusli Habibie, menekankan bahwa penentuan jabatan dalam Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus berdasarkan kompetensi, bukan kedekatan personal. Pernyataan ini disampaikan saat memimpin Apel Perdana Awal Tahun 2026 yang dihadiri oleh seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo pada Senin, 5 Januari 2026.
Wakil Gubernur menjelaskan bahwa penataan OPD dilakukan karena struktur organisasi saat ini dianggap tidak sepenuhnya relevan dengan tantangan pembangunan masa depan, terutama dalam menghadapi ekonomi digital dan perubahan iklim. Oleh karena itu, diperlukan birokrasi yang lebih adaptif, ramping, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
“Setiap kebijakan dan program pemerintah harus berbanding lurus dengan kebutuhan masyarakat. Kita ingin birokrasi yang efektif, kolaboratif, dan meninggalkan ego sektoral. Tidak boleh lagi ada OPD yang berjalan sendiri-sendiri,” tegas Idah Syahidah.
Ia juga menyebutkan bahwa dalam waktu dekat akan ada perubahan pada pimpinan OPD sebagai bagian dari penataan organisasi. Perubahan ini mencakup rotasi, penugasan sebagai staf ahli, serta penyesuaian lainnya setelah penataan pejabat eselon II, III, dan IV selesai. “Ini tinggal menunggu beberapa hari ke depan. Semua dilakukan melalui mekanisme yang sudah ditetapkan,” ujarnya.
Wakil Gubernur juga berbagi pengalaman bahwa masih ada pihak-pihak yang mencoba mendekati dengan cara yang tidak semestinya, termasuk membawa bingkisan. Namun, ia menegaskan bahwa hal tersebut tidak akan memengaruhi keputusan apa pun. “Jabatan itu amanah. Ia akan datang sendiri jika kita berprestasi. Tidak perlu mencari muka ke gubernur, wakil gubernur, atau sekda. Semua lewat manajemen talenta dan tidak bisa diintervensi oleh siapa pun,” tegasnya.
Idah Syahidah mengajak seluruh ASN untuk meninggalkan semangat lama yang kurang produktif dan menyongsong tahun baru dengan energi, dedikasi, dan semangat kerja yang lebih baik. (mcgorontaloprov/echin)
