Headline.co.id, Jakarta ~ Pemerintah Indonesia terus berupaya mengembangkan kebijakan kesehatan yang berbasis data dengan memanfaatkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024 sebagai dasar utama dalam perumusan kebijakan nasional. Hal ini disampaikan dalam acara Evidence-Based Nutrition Policy Conference: Insight from National Nutrition Survey 2024 yang diadakan secara daring dan luring di Jakarta pada Jumat (19/12/2025). Acara ini menegaskan pentingnya data SSGI sebagai standar emas dalam evaluasi nasional untuk mengatasi masalah gizi di Indonesia.
Konferensi tersebut menyoroti bahwa data SSGI tidak hanya berfungsi sebagai alat ukur prevalensi, tetapi juga sebagai instrumen strategis untuk pengambilan keputusan yang objektif, terukur, dan berbasis bukti ilmiah. Dengan data yang akurat dan kredibel, kebijakan intervensi gizi diharapkan dapat dirancang lebih tepat sasaran, sesuai dengan konteks daerah, dan berkelanjutan.
Sebagai bagian dari penguatan kebijakan berbasis data, Kementerian Kesehatan menginisiasi kompetisi penulisan rekomendasi kebijakan berdasarkan data SSGI 2024. Inisiatif ini bertujuan untuk mendorong akademisi, praktisi, dan pemangku kepentingan agar memanfaatkan data nasional dalam menciptakan kebijakan yang solutif dan inovatif demi mempercepat perbaikan status gizi masyarakat.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Salah satu hasil riset yang menjadi perhatian adalah analisis data SSGI 2024 yang menunjukkan bahwa faktor risiko stunting pada balita berbeda di setiap provinsi, dengan kondisi kesehatan ibu selama kehamilan sebagai faktor kunci. Temuan ini menegaskan bahwa strategi penurunan stunting harus disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan lokal masing-masing wilayah.
Riset ini dipresentasikan oleh Gita Nirmala Sari dari Poltekkes Kemenkes Jakarta III bersama tim kolaborator. Analisis difokuskan pada lima provinsi dengan prevalensi stunting tertinggi berdasarkan SSGI 2024, yaitu Aceh, Banten, Nusa Tenggara Timur (NTT), Kalimantan Barat, dan Sulawesi Barat.
Hasil analisis menunjukkan bahwa prevalensi stunting di beberapa provinsi tersebut masih di atas angka nasional dan berpotensi menimbulkan dampak jangka panjang, tidak hanya terhadap pertumbuhan fisik dan kemampuan kognitif anak, tetapi juga terhadap produktivitas sumber daya manusia di masa depan.
Penelitian ini kembali menegaskan bahwa 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) merupakan periode krusial dalam pencegahan stunting, dengan kondisi kesehatan ibu selama kehamilan sebagai determinan utama. Oleh karena itu, riset difokuskan pada berbagai faktor kesehatan maternal yang berpengaruh terhadap kejadian stunting pada balita usia 0–59 bulan.
Berdasarkan analisis multivariat menggunakan regresi logistik, ditemukan variasi faktor dominan stunting di masing-masing wilayah. Di Aceh, faktor dominan adalah Kekurangan Energi Kronis (KEK) pada ibu hamil. Di Banten, jarak kehamilan lebih dari dua tahun terbukti menjadi faktor protektif terhadap kejadian stunting. Di Nusa Tenggara Timur (NTT), KEK menjadi satu-satunya faktor yang berhubungan signifikan dengan stunting. Sementara di Kalimantan Barat, anemia pada ibu hamil dan keikutsertaan dalam kelas ibu hamil menjadi faktor kunci.
Adapun di Sulawesi Barat, preeklamsia menjadi faktor dominan dengan nilai Adjusted Odds Ratio (AOR) sebesar 2,86, sementara kepemilikan Buku KIA dan konsumsi Multiple Micronutrient Supplement (MMS) bersifat protektif. “Temuan ini menunjukkan bahwa komplikasi kehamilan, status gizi ibu, serta kualitas layanan kesehatan maternal memiliki kontribusi besar terhadap risiko berat badan lahir rendah dan kejadian stunting di kemudian hari,” ungkapnya.
Berdasarkan hasil riset tersebut, para peneliti merekomendasikan penguatan intervensi yang spesifik sesuai faktor dominan di masing-masing daerah. Provinsi dengan dominasi masalah gizi maternal memerlukan penguatan skrining gizi dan suplementasi bagi ibu hamil, sementara wilayah dengan faktor reproduktif perlu memperkuat layanan prakonsepsi serta pengaturan jarak kehamilan.
Daerah dengan risiko komplikasi kehamilan yang tinggi membutuhkan peningkatan deteksi dini dan tata laksana kehamilan berisiko. Pendekatan berbasis konteks lokal ini dinilai mampu menjadi dasar ilmiah bagi pemerintah pusat dan daerah dalam merancang strategi percepatan penurunan stunting yang lebih efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan.
Melalui forum ini, transformasi sistem kesehatan nasional diarahkan untuk menjadikan data sebagai fondasi utama kebijakan publik, sehingga setiap keputusan benar-benar berdampak pada peningkatan kualitas hidup masyarakat dan terwujudnya Indonesia yang lebih sehat, tangguh, dan berdaya saing di masa depan.
