Headline.co.id, Jakarta ~ Hassan Mohtashami, Perwakilan UNFPA untuk Indonesia, menekankan pentingnya Laporan Kependudukan Indonesia dan instrumen terkait sebagai dasar strategis dalam merumuskan kebijakan lintas sektor yang berbasis bukti dan berorientasi jangka panjang. Pernyataan ini disampaikan dalam acara Diseminasi Laporan Kependudukan Indonesia (LKI), Laporan Kependudukan Provinsi (LKP), Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK), dan Indeks Kepedulian terhadap Isu Kependudukan (IKIK) 2025 di Jakarta, Senin (15/12/2025).
Hassan menjelaskan bahwa laporan-laporan tersebut merupakan hasil kerja sama Pemerintah Indonesia dengan berbagai kementerian, lembaga, dan mitra pembangunan. Tujuannya adalah menyediakan data terkini dan akurat mengenai populasi dan dinamika kependudukan. Data ini menjadi dasar penting untuk memastikan kebijakan publik di berbagai sektor dapat berjalan dengan tepat sasaran dan berkelanjutan.
“Ini adalah upaya kolektif pemerintah Indonesia untuk mempersiapkan bukti bagi pembuatan kebijakan di semua sektor. Pada akhirnya, seluruh agenda pembangunan bermuara pada populasi,” ujar Hassan. Ia menekankan bahwa isu kependudukan adalah penyebut utama dalam seluruh indikator pembangunan, mulai dari kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, hingga ekonomi. Oleh karena itu, kebijakan di setiap sektor tidak dapat dipisahkan dari dinamika populasi.
Hassan juga menyoroti tren demografi global yang mengalami perubahan, terutama penurunan angka fertilitas yang terjadi di dua pertiga negara di dunia. Kondisi ini dianggap sebagai tantangan baru yang serius, seperti keterbatasan tenaga kerja dan meningkatnya beban ekonomi serta pembiayaan layanan publik, khususnya untuk perawatan penduduk lanjut usia. “Fertilitas menurun. Ini adalah dunia baru, dan tidak ada jalan kembali. Semua negara kini mencari solusi atas tantangan populasi menua,” tegasnya.
Dalam konteks Indonesia, Hassan melihat situasi masih sangat strategis karena Indonesia masih berada dalam fase bonus demografi yang diperkirakan akan bertahan setidaknya selama dua dekade ke depan. Menurutnya, momentum ini harus dimanfaatkan secara optimal melalui investasi pada pembangunan manusia, peningkatan produktivitas, serta kebijakan ekonomi dan ketenagakerjaan yang inklusif. “Jika pembuat kebijakan mampu memanfaatkan bonus demografi ini dengan baik, Indonesia berpeluang menciptakan lompatan besar pembangunan. Namun jika kesempatan ini terlewat, tantangan populasi menua akan datang lebih cepat,” jelasnya.
Hassan menegaskan bahwa keputusan yang diambil pemerintah saat ini akan menjadi warisan jangka panjang bagi generasi mendatang, menentukan arah pembangunan Indonesia dalam beberapa dekade ke depan. Oleh karena itu, keberadaan LKI, LKP, IPBK, dan IKIK dinilai sangat krusial dalam mendukung pengambilan kebijakan strategis.
