Headline.co.id, Wali Kota Tidore Kepulauan ~ Muhammad Sinen, menghadiri acara puncak peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) 2025 yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI. Acara tersebut berlangsung di Bangsal Utama Kepatihan, Kompleks Kantor Gubernur D.I. Yogyakarta, pada Selasa, 9 Desember 2025. Kegiatan ini melibatkan berbagai elemen masyarakat, komunitas, serta perangkat daerah dari seluruh Indonesia.
Dalam kesempatan tersebut, Kota Tidore Kepulauan berhasil menempati posisi kedua dengan skor 74,37 persen dalam Survei Penilaian Integritas (SPI) tingkat Provinsi Maluku Utara. Di tingkat provinsi, Kota Tidore Kepulauan berada di bawah Kabupaten Pulau Morotai yang memperoleh skor 75,18 persen, dan di atas Kabupaten Halmahera Selatan dengan skor 73,44 persen. Sementara itu, Provinsi Maluku Utara secara keseluruhan berada di peringkat ke-10 nasional dengan skor 61,83 persen.
Muhammad Sinen menyatakan bahwa pencapaian dalam SPI ini merupakan bukti komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat budaya antikorupsi. Ia menekankan pentingnya peran aparatur sipil negara (ASN) sebagai garda terdepan dalam menjaga integritas birokrasi. “Hari ini saya menghadiri puncak peringatan Hari Antikorupsi Sedunia Tahun 2025 yang dilaksanakan oleh KPK RI. Kota Tidore Kepulauan termasuk salah satu daerah berprestasi terkait survei SPI, Tidore meraih skor tertinggi kedua di Maluku Utara. Harapan saya ke depan, mudah-mudahan seluruh ASN dapat meningkatkan pengawasan terhadap praktik korupsi di Kota Tidore Kepulauan,” ujar Muhammad Sinen.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Survei Penilaian Integritas bertujuan untuk mengukur risiko korupsi dan tingkat integritas di instansi pemerintah, baik pusat, daerah, maupun lembaga pendidikan. Penilaian dilakukan berdasarkan persepsi dan pengalaman masyarakat, pegawai, serta para ahli, dengan tujuan meningkatkan kesadaran risiko korupsi serta mendorong perbaikan sistem antikorupsi melalui data yang objektif dan terukur. SPI juga menjadi instrumen penting dalam memantau kualitas pencegahan korupsi, sekaligus memastikan bahwa upaya penguatan integritas ASN terus berjalan secara konsisten.
