Headline.co.id, Cilacap ~ Pada Jumat (28/11/2025), Bupati Cilacap, Syamsul Aulia Rachman, melantik delapan pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap. Acara pelantikan berlangsung di Ruang Prasanda Rumah Dinas Bupati, Cilacap, Jawa Tengah. Pelantikan ini bertujuan untuk mengisi sejumlah posisi strategis dalam organisasi perangkat daerah.
Bupati Syamsul menekankan pentingnya kekompakan dalam kerja pemerintah daerah. Ia menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Cilacap sering mendapat apresiasi dari pemerintah pusat berkat soliditasnya bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Delapan pejabat baru ini diharapkan dapat menghadapi tantangan daerah seperti beban fiskal dan peningkatan layanan publik.
“Ini akan menjadi indikator kinerja dalam enam bulan ke depan, bagaimana kepala OPD menjalin komunikasi bersama Forkopimda,” ujar Bupati Cilacap.
Pejabat yang dilantik lain Sapta Giri Putra sebagai Kepala BPKAD, Hasannudin sebagai Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB, Farid Rijanto sebagai Kepala Disnakerin, Buddy Haryanto sebagai Kepala Dinas Kominfo, Budi Narimo sebagai Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, Heru Kurniawan sebagai Kepala Dispermades, Oktrivianto Subekti sebagai Kepala DPKUKM, dan Rochman sebagai Kepala Satpol PP.
Bupati Syamsul meminta Kepala BPKAD untuk menertibkan tata kelola keuangan dan menyelesaikan temuan berulang. Untuk Dinas Kesehatan, ia menekankan percepatan program Cek Kesehatan Gratis (CKG) dan peningkatan status Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) bagi dua rumah sakit dan 38 puskesmas. Ia juga mendorong pembentukan tim pendamping bagi dokter yang menempuh pendidikan spesialis.
“Kita punya banyak dokter potensial. Dampingi agar mereka diterima dan bisa kembali meningkatkan layanan di Cilacap,” tegasnya.
Pada sektor ketenagakerjaan, Syamsul menyoroti banyaknya warga Cilacap yang bekerja di luar daerah dan luar negeri. Ia meminta Disnakerin memperketat pengawasan lembaga penyalur PMI untuk mencegah praktik perdagangan orang, serta memperluas program sertifikasi keahlian bagi tenaga terampil.
Untuk Dinas Kominfo, Syamsul menekankan penguatan sistem informasi publik dan percepatan pembangunan command center. Ia meminta setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) rutin mempublikasikan kegiatan agar masyarakat mengetahui kinerja pemerintah.
“Sekarang selain bekerja, kita juga harus aktif di media sosial. Tunjukkan kepada masyarakat kalau kita juga bekerja,” ujarnya.
Pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga, Syamsul meminta penyusunan konsep pemanfaatan aset, kalender event yang konsisten, serta integrasi kegiatan dengan UMKM.
“Kita punya 12 bulan dan 52 minggu. Harus ada event tiap minggu. Seni, budaya, olahraga, apa pun yang bisa menggerakkan ekonomi,” jelasnya.
Untuk DPKUKM, Syamsul menekankan percepatan program Koperasi Desa Merah Putih dan penataan pasar berstatus kepemilikan campuran. Ia juga menyoroti pemblokiran Dana Desa tahap II bagi 69 desa senilai Rp23 miliar.
Kepada Dispermades, ia meminta penguatan pendampingan dan peningkatan kompetensi perangkat desa agar kasus serupa tidak terulang. Selain itu, OPD diminta bersiap menghadapi tahapan Pilkades serentak 2026–2027.
Kepada Satpol PP, Syamsul meminta peningkatan penegakan Perda dan sinergi dengan kepolisian dalam operasi rutin. Ia juga menekankan pentingnya pemberdayaan linmas yang kini menerima dukungan anggaran lebih baik.
Syamsul mengakui kondisi fiskal daerah masih berat. Dengan belanja wajib yang belum tertutupi sekitar Rp50 miliar, ia meminta OPD lebih proaktif mencari dukungan anggaran dari kementerian. Menutup sambutan, ia menyampaikan pesan kepada para istri pejabat yang dilantik agar memberikan dukungan terhadap tugas suami dan turut menyukseskan kegiatan PKK serta Dharma Wanita.
