Headline.co.id, Lumajang ~ Pemerintah Kabupaten Lumajang menekankan pentingnya koordinasi lintas instansi dalam menangani dampak pascaerupsi Gunung Semeru. Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Daerah Lumajang, Agus Triyono, saat memimpin evaluasi Pos Komando Penanganan Darurat Bencana di Pendopo Kecamatan Pronojiwo pada Kamis, 27 November 2025. Agus menegaskan bahwa sinergi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Tim Reaksi Cepat (TRC), relawan lokal, aparat kecamatan, TNI, Polri, dan pemerintah pusat sangat penting untuk memastikan penanganan berjalan efektif.
Agus Triyono, yang juga bertindak sebagai Pelaksana Harian Satuan Komando Penanganan Darurat Bencana, menyatakan, “Fokus kami adalah memastikan setiap warga menerima bantuan dengan cepat dan aman, sekaligus meminimalkan risiko miskomunikasi yang dapat menghambat proses penanganan di lapangan.” Saat ini, lebih dari 346 warga masih berada di pengungsian resmi, sementara sebagian lainnya memilih tinggal bersama keluarga. Pemerintah memastikan kebutuhan dasar seperti makanan, layanan kesehatan, dan dapur umum terpenuhi dengan baik.
Untuk mempercepat distribusi bantuan, logistik ditempatkan di kantor kecamatan. Pos pengungsian juga dirancang agar nyaman dan multifungsi, sehingga dapat digunakan kembali sebagai sekolah atau ruang pertemuan setelah masa tanggap darurat berakhir. Agus juga menyoroti peran penting relawan lokal sebagai mitra strategis pemerintah dalam mendukung kegiatan kemanusiaan. Aparat keamanan dan lembaga terkait menjaga jalur komando serta koordinasi logistik sesuai dengan Surat Keputusan Bupati tentang Status Tanggap Darurat dan Komando Penanganan Darurat, sehingga setiap langkah operasional berjalan secara terstruktur dan sistematis.
Pendekatan terintegrasi ini memungkinkan penanganan bencana dilakukan secara menyeluruh, mulai dari pengungsian, distribusi logistik, hingga mitigasi risiko lanjutan. Langkah tersebut juga meningkatkan kesiapsiagaan terhadap potensi ancaman sekunder seperti banjir lahar dingin dan awan panas guguran. Dengan mekanisme yang jelas dan terencana, pemerintah daerah bersama pemerintah pusat berupaya memastikan setiap tahapan penanganan pascaerupsi tidak hanya fokus pada penanggulangan kondisi darurat, tetapi juga pada pemulihan sosial, keamanan, dan kesejahteraan warga terdampak.
