Headline.co.id, Bupati Siak ~ Afni Zulkifli, menginisiasi Forum Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah yang berfokus pada peremajaan dan pengembangan perkebunan sawit rakyat secara berkelanjutan. Forum ini bertujuan untuk mempertemukan pemerintah daerah, petani, koperasi, dan pemangku kepentingan lainnya guna mempercepat akses pendanaan dari pusat serta memperkuat koordinasi lintas sektor. Acara ini berlangsung di Zamrud Room, Komplek Rumah Rakyat, pada Rabu (26/11/2025).
Afni menjelaskan bahwa forum ini dibentuk untuk mencari solusi atas berbagai masalah yang dihadapi petani kelapa sawit, seperti kebutuhan infrastruktur perkebunan dan jalan produksi yang memadai. Ia menekankan bahwa peluang pendanaan dari pusat sangat terbuka, terutama melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), yang sejalan dengan visi-misi bupati dan wakil bupati dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Dalam kunjungannya ke BPDPKS, Pemerintah Kabupaten Siak menemukan bahwa anggaran besar sebenarnya sudah tersedia, namun belum dimanfaatkan secara optimal karena minimnya proposal dari daerah. “Di BPDP ada anggaran Rp7 triliun di pusat, tapi selama ini akses dari daerah kurang karena usulan proposalnya minim. Mereka sebenarnya menunggu usulan dari daerah dan kita pun jangan berjalan sendiri-sendiri,” ujar Afni.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Kabupaten Siak memiliki sekitar 220.974 hektare perkebunan kelapa sawit rakyat, namun masyarakat masih mengeluhkan berbagai persoalan mendasar, terutama pembangunan jalan produksi yang tidak dapat sepenuhnya ditangani menggunakan APBD. Afni mengajak semua pihak untuk memperjuangkan anggaran yang sudah tersedia dan menekankan pentingnya perjuangan lewat non-APBD.
Afni juga menyoroti rendahnya capaian sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) di Kabupaten Siak, yang baru mencapai sekitar 1.226 hektare atau 0,6 persen dari total potensi. Ia menilai rendahnya capaian tersebut disebabkan oleh keterbatasan SDM, perubahan regulasi, dan lemahnya koordinasi kelembagaan petani. “Forum ini harus hidup. Kita harus menyesuaikan dengan setiap perubahan kebijakan dari pusat. Dan jangan tinggalkan petani kita meraba-raba sendirian,” tegasnya.
Ia mengusulkan pembentukan sekretariat kecil forum di bawah Bapperida agar petani dan koperasi memiliki ruang konsultasi, khususnya dalam menyiapkan dokumen teknis terkait Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) dan sarana prasarana. “Kita pemerintah ini simpul dari semua kepentingan. Tugas kita membantu, mempermudah, bukan menyulitkan,” tambah Afni.
Kabid Ekonomi dan SDA Bapperida Siak, Andi Darmawan, ST, MT, menegaskan bahwa forum ini menjadi ruang strategis untuk mempercepat proses administrasi proposal PSR, sarpras, dan berbagai bantuan perkebunan lainnya. Menurutnya, banyak proposal petani dan koperasi yang tertunda karena kendala teknis seperti penyusunan peta, gambar, dan perhitungan teknis jalan produksi. “Kendala utama yang disampaikan petani adalah mereka tidak bisa membuat peta dan gambar. Melalui sekretariat forum ini, kita bisa meminta bantuan ke PU untuk menghitung dengan sertifikasi teknis yang dibutuhkan,” jelas Wawan.
