Headline.co.id, Jakarta ~ Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menegaskan bahwa Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang memberikan bantuan sebesar Rp20 juta untuk renovasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) bagi masyarakat berpenghasilan rendah, dijalankan tanpa adanya pungutan liar. Program ini bertujuan agar masyarakat dapat secara swadaya membangun rumah yang layak, sehat, dan sesuai standar konstruksi.
Sekretaris Jenderal Kementerian PKP, Didyk Choiroel, menyatakan, “Kami ingin memastikan bahwa Program BSPS ini bebas dari pungutan liar. Jangan sampai masyarakat kurang mampu yang mendapat bantuan malah kena pungli dari pihak lain. Laporkan segera jika ada ditemukan di lapangan.” Pernyataan ini disampaikan dalam peninjauan lokasi pembangunan BSPS di Kelurahan Patemon, Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang, Jawa Tengah, pada Rabu (5/11/2025).
Peninjauan tersebut dihadiri oleh Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Sri Haryati, Staf Ahli Menteri, Staf Khusus Menteri, serta perwakilan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) Jawa III dan Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Jawa Tengah. Mereka berdialog dengan penerima bantuan dan memantau proses pembangunan rumah di lapangan.
“Program BSPS ini merupakan wujud nyata kehadiran pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk membantu mengentaskan RTLH di Indonesia. Kami ingin bantuan ini benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tambah Didyk Choiroel.
Berdasarkan pantauan di lokasi, sejumlah rumah warga yang sebelumnya berdinding kayu dan beratap genteng lapuk kini telah dibangun ulang dengan material yang lebih kokoh. Pekerja tengah menyelesaikan pondasi dan memasang dinding hebel, sementara material seperti pasir, semen, dan atap spandek telah tersedia di lapangan.
Data BP3KP Jawa III menunjukkan bahwa total penerima Program BSPS di Kota Semarang mencapai 700 unit rumah yang tersebar di 13 kecamatan dan 30 kelurahan. Di Kelurahan Patemon, sebanyak 40 warga menerima bantuan masing-masing senilai Rp20 juta, yang disalurkan melalui Bank BRI sebagai bank penyalur.
Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Sri Haryati menambahkan bahwa pelaksanaan BSPS juga membuka lapangan kerja bagi tukang dan pekerja bangunan di sekitar lokasi. Selain itu, program ini turut mendorong perputaran ekonomi lokal melalui penggunaan bahan bangunan dari toko setempat.
“Penunjukkan toko bangunan dilakukan oleh masyarakat penerima dan dilakukan Pemilihan Toko Terbuka (PTT) sehingga dana yang ada bisa dioptimalkan. Material bangunan yang ada juga harus berkualitas. Saya yakin dengan pemberdayaan masyarakat dan pendampingan dari Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL), Program BSPS di Kota Semarang akan berjalan baik dan bermanfaat bagi masyarakat,” harap Sri Haryati.
Sutrimo, salah satu penerima bantuan yang diwakili anaknya M. Sokeh, mengungkapkan rasa syukur atas bantuan yang diterima. Orang tuanya memperoleh bantuan Rp20 juta dengan dana swadaya Rp7 juta. “Kami sebagai anak juga siap membantu dana pembangunan rumah orangtua. Terima kasih Pak Prabowo, Program BSPS-nya jos dan semoga program bedah rumah ini terus dilanjutkan karena masih banyak warga sini yang rumahnya tidak layak. Kami harap akhir Desember rumahnya sudah jadi dan bisa ditempati,” ujarnya.
Siti Mutmainah, seorang buruh bangunan yang juga penerima BSPS, mengaku terharu karena kini bisa memiliki rumah layak huni. “Saya senang dan nggak menyangka bisa dapat BSPS. Saya doakan Pak Prabowo semoga sehat selalu dan berkah rezekinya karena program bedah rumahnya bermanfaat buat masyarakat,” katanya.
Program BSPS menjadi wujud nyata kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam menyediakan hunian layak bagi warga berpenghasilan rendah. Melalui prinsip swadaya dan gotong royong, program ini tidak hanya memperbaiki rumah, tetapi juga memperkuat kemandirian dan kesejahteraan masyarakat di daerah.
