Headline.co.id, Tanah Datar ~ Pemerintah Kabupaten Tanah Datar berupaya memperkuat pencegahan korupsi melalui penerapan sistem Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MCSP). Sistem ini merupakan pengawasan terintegrasi yang dikembangkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan daerah. Langkah ini disampaikan oleh Bupati Eka Putra dalam Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi di Indojolito Batusangkar pada Rabu, 5 November 2025. Acara tersebut dihadiri oleh Ketua DPRD Tanah Datar Anton Yondra, jajaran kepala perangkat daerah, dan tim dari KPK RI.
Bupati Eka Putra menjelaskan bahwa MCSP adalah penyempurnaan dari Monitoring Controling Program (MCP) yang berfokus pada monitoring capaian kinerja program pencegahan korupsi. “MCSP merupakan monitoring capaian kinerja program pencegahan korupsi dalam rangka perbaikan tata kelola pemerintah daerah, dan Pemkab Tanah Datar komit untuk mendukung,” ujarnya. Sistem ini mencakup delapan area intervensi utama, termasuk pelayanan publik, pengadaan barang dan jasa, serta perencanaan dan penganggaran APBD.
Eka Putra menekankan pentingnya optimalisasi kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam mencapai target pemberantasan korupsi. Ia juga mengapresiasi pendampingan dari KPK RI dalam upaya peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel. “Tentu dengan kehadiran KPK RI yang juga menyampaikan materi dapat menambah wawasan dan pengetahuan kami,” katanya.
Selain itu, Bupati Eka Putra mengungkapkan bahwa kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat berdampak pada pelaksanaan program pembangunan di daerah. Untuk mengatasi hal ini, Pemkab Tanah Datar melakukan pengurangan biaya operasional kendaraan dinas serta efisiensi perjalanan dinas dan kegiatan rapat. “Terus terang efisiensi anggaran mempengaruhi pelaksanaan pembangunan dan berbagai program unggulan di Tanah Datar,” ujarnya.
Ketua DPRD Tanah Datar Anton Yondra menyatakan dukungan penuh terhadap langkah pencegahan korupsi dan efisiensi fiskal yang dilakukan pemerintah daerah. “DPRD Tanah Datar komit dalam pemberantasan dan pencegahan korupsi bersama dengan Pemda,” ujarnya. Sementara itu, Kepala Satgas Koordinasi dan Supervisi Wilayah I KPK RI Harun Hidayat menegaskan bahwa kunjungan ke daerah bukan sekadar agenda seremonial, tetapi bagian dari upaya langsung mengumpulkan masukan dan memperkuat sinergi antarlembaga. “Kunjungan langsung ke daerah bukan kegiatan seremonial belaka, namun untuk mengumpulkan saran dan masukan untuk KPK RI dalam memberantas korupsi,” tambahnya.
