Headline.co.id, Padang ~ Pemerintah Provinsi Sumatra Barat (Pemprov Sumbar) berkomitmen untuk mempercepat pembangunan desa dan nagari dengan meningkatkan akses air bersih, energi, dan konektivitas antarwilayah. Ketiga aspek ini dianggap sebagai fondasi utama dalam mewujudkan desa mandiri, sehat, dan berdaya saing. Gubernur Sumbar, Mahyeldi, menyampaikan hal tersebut saat membuka Rapat Koordinasi Data Indeks Desa Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2025 di Aula Kantor Gubernur pada Rabu (5/11/2025).
Mahyeldi menekankan pentingnya pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan penyediaan air bersih sebagai prioritas pembangunan desa. “Kalau gizinya bagus tapi air yang diminum tidak bersih, tetap bisa memicu stunting. Jadi, penyediaan air bersih yang layak minum itu wajib,” ujar Gubernur Sumbar. Rapat yang mengangkat tema “Transformasi Indeks Desa: Menata Arah Pembangunan Nagari yang Terukur dan Berkeadilan” ini dihadiri oleh pimpinan OPD, Bappeda kabupaten/kota, perguruan tinggi, dan perwakilan Kementerian Desa.
Menurut Mahyeldi, Sumatera Barat memiliki potensi air melimpah karena berada di kawasan Bukit Barisan. Dengan sinergi Dinas PU, PSDA, dan Balai Sungai, potensi tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat di berbagai nagari. Selain air bersih, Mahyeldi juga menyoroti pentingnya pembangunan infrastruktur jalan dan transportasi agar tidak ada desa yang terisolasi. “Tidak boleh ada lagi nagari yang sulit dijangkau hanya karena akses jalannya rusak,” tegasnya.
Ia menambahkan, penyediaan energi murah bagi wilayah kepulauan juga menjadi perhatian pemerintah daerah. “Kita sedang membahas kerja sama dengan ahli dari Jepang untuk memanfaatkan panas air laut menjadi sumber energi murah di Mentawai,” jelasnya. Pemerintah provinsi juga mendorong kolaborasi dengan perguruan tinggi seperti Universitas Andalas dan Politeknik Negeri Padang dalam pengembangan energi mikrohidro dan surya di wilayah terpencil.
Lebih jauh, Mahyeldi mengaitkan pembangunan infrastruktur dasar dengan penguatan ekonomi lokal melalui program Nagari Creative Hub. “Dengan Nagari Creative Hub, produk unggulan nagari bisa dikenal luas tanpa harus tergantung pada pasar kota,” tuturnya. Ia juga mengajak para wali nagari memanfaatkan potensi digitalisasi dan peran perantau untuk memperkuat ekonomi serta tata kelola pemerintahan nagari. “Kita perlu sinergi dengan masyarakat perantau agar inovasi dan ekonomi digital di nagari bisa tumbuh lebih cepat,” ujarnya.
Gubernur menegaskan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pemerintahan desa. Ia meminta seluruh OPD memanfaatkan Geoportal Mandiri Sumbar untuk mendukung kebijakan satu peta dan memastikan setiap program pembangunan berbasis data. Visi besar pembangunan Sumatera Barat, kata Mahyeldi, adalah mewujudkan Provinsi Madani yang Maju dan Berkeadilan, sekaligus menjadi pelopor Green Province di Indonesia.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Sumbar Yozarwardi Usama Putra melaporkan hasil pengukuran Indeks Desa 2025. Jumlah desa mandiri di Sumbar naik signifikan dari 368 menjadi 489 desa, sementara tidak ada lagi desa yang berstatus sangat tertinggal. “Desa tertinggal memang sedikit bertambah dari 10 menjadi 12, tapi tidak ada lagi desa yang sangat tertinggal. Ini capaian yang patut kita syukuri,” ujar Yozarwardi.
Rakor ini menghasilkan sejumlah rekomendasi strategis, lain memperkuat layanan dasar, meningkatkan aksesibilitas wilayah, memperbaiki tata kelola pemerintahan nagari, serta mendorong penggunaan data digital melalui peluncuran E-book Indeks Desa Tahun 2025.
