Headline.co.id, Lima Puluh Kota ~ Sumatera Barat mengalami pertumbuhan ekonomi yang didukung oleh sektor pertanian dan perdagangan pada triwulan III tahun 2025. Berdasarkan laporan dari Badan Pusat Statistik (BPS) Sumbar, kedua sektor ini menunjukkan kinerja yang positif dengan hasil yang menggembirakan.
Di sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, terdapat peningkatan signifikan dalam produksi telur ayam dan daging ayam ras dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Selain itu, produksi kelapa sawit, kopi, dan tembakau juga mengalami kenaikan. Sementara itu, sektor perdagangan besar dan eceran, termasuk perdagangan daring, tumbuh seiring dengan meningkatnya pasokan barang domestik dan impor.
Namun, sektor transportasi dan pergudangan masih menghadapi tekanan. Jumlah penumpang dan barang angkutan udara mengalami penurunan masing-masing sebesar 7,06 persen dan 0,94 persen, diikuti dengan penurunan pada angkutan darat.
Dalam diskusi bersama BPS, Gubernur Sumbar, Mahyeldi, menekankan pentingnya strategi ekspor dan penguatan relasi antarwilayah untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi Sumbar. Ia juga menyoroti pentingnya relokasi industri ke daerah potensial seperti Kabupaten Lima Puluh Kota untuk mendekatkan produsen dengan sumber bahan baku. “Kalau bisa, industri kita jangan semuanya terpusat di Padang. Sebagian sebaiknya diarahkan ke daerah yang punya potensi bahan baku supaya rantai pasoknya lebih efisien dan nilai tambahnya kembali ke daerah,” ujar Mahyeldi.
Kepala BPS Sumbar, Sugeng Arianto, menilai bahwa relokasi industri perlu dirancang dengan matang. Ia mencontohkan beberapa pabrik karet yang terpaksa tutup karena biaya logistik tinggi akibat jarak kebun dan pabrik. Namun, ia menegaskan bahwa industri minyak sawit di Sumbar masih memiliki daya saing kuat. “Kami mendorong investor membangun industri di titik strategis, terutama di daerah perbatasan, agar arus barang tetap mengarah ke Sumbar,” ujarnya.
Sugeng juga menyoroti pentingnya pengelolaan dan pelaporan data ekonomi daerah yang akurat. Penguatan kapasitas petugas data di tiap perangkat daerah akan dilakukan agar pencatatan sesuai standar nasional. Mahyeldi menutup pembahasan dengan penekanan pada pentingnya validitas data ekonomi. “Kita perlu memastikan semua transaksi dan data ekonomi terekam dengan baik. Ini jadi dasar untuk mengambil kebijakan yang tepat,” kata dia menandaskan.
