Headline.co.id (Jakarta) — Kedaulatan pangan Indonesia kini memasuki babak baru. Pemerintah melalui Kementerian Pertanian (Kementan) menegaskan komitmennya untuk mewujudkan swasembada pangan berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Pernyataan itu disampaikan Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono dalam upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Kantor Pusat Kementan, Jakarta, Rabu (1/10/2025). Ia menegaskan bahwa Kementan menjadi garda terdepan dalam menjaga ketahanan pangan nasional sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menjadikan sektor pertanian sebagai prioritas utama pembangunan nasional.
“Presiden Prabowo Subianto menempatkan sektor pertanian dan pangan sebagai prioritas utama dalam pembangunan nasional. Maka, Kementan adalah komandan terdepan dalam melaksanakan program ketahanan, swasembada, dan kedaulatan pangan,” ujar Sudaryono.
Sudaryono menilai, arah pembangunan dunia kini telah bergeser menuju “survival of the country”, di mana ketahanan pangan menjadi penentu daya tahan bangsa. “Survival bangsa dimulai dari pangan. Jika perut rakyat kenyang, bangsa ini akan kuat,” tegasnya. Pemerintah, lanjut dia, menargetkan tahun ini Indonesia tidak akan melakukan impor beras, jagung, dan gula konsumsi, seiring meningkatnya produksi dan stok nasional.
Produksi dan Kesejahteraan Petani Meningkat Signifikan
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan capaian positif sektor pertanian sepanjang 2025. Produksi beras nasional hingga Oktober mencapai 31 juta ton, dan diproyeksikan menembus 33,19 juta ton hingga November—meningkat 12,62 persen dibanding periode yang sama tahun 2024. Ketersediaan pangan pokok dinyatakan aman dan berlebih, sekaligus menekan potensi inflasi pangan.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
“Dengan produksi Januari–November yang diperkirakan menembus 33 juta ton, ketersediaan pangan pokok kita semakin terjamin. Beras bukan lagi faktor pendorong inflasi, melainkan penopang stabilitas harga dan daya beli masyarakat,” ungkap Deputi Bidang Statistik Produksi BPS, M. Habibullah.
BPS juga mencatat kenaikan Nilai Tukar Petani (NTP) nasional pada September 2025 sebesar 124,36, naik 0,63 persen dibanding Agustus. Kenaikan ini dipengaruhi oleh meningkatnya harga komoditas unggulan seperti kopi, kelapa sawit, cabai merah, dan karet. Sub-sektor Perkebunan Rakyat menjadi penyumbang tertinggi dengan kenaikan NTP 1,57 persen, diikuti sub-sektor Peternakan yang tumbuh 1,51 persen.
Kinerja positif ini turut berdampak pada kesejahteraan petani. Nilai Tukar Usaha Rumah Tangga Pertanian (NTUP) juga naik menjadi 128,28, menandakan peningkatan pendapatan dan daya beli rumah tangga tani.
Ekspor Pertanian Menguat, Hilirisasi Jadi Fokus Utama
Kementan juga mencatat lonjakan ekspor signifikan dari sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Sepanjang Januari–Agustus 2025, ekspor meningkat 38,25 persen menjadi USD 4,57 miliar, dibanding periode yang sama tahun sebelumnya sebesar USD 3,30 miliar.
“Kita dorong hilirisasi untuk meningkatkan nilai tambah ekspor. Selama ini kita mengekspor bahan mentah dan diolah negara lain. Kini saatnya Indonesia memimpin hilirisasi komoditasnya sendiri,” ujar Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman.
Amran optimistis bahwa Indonesia segera mengukuhkan diri sebagai negara swasembada beras, sejalan dengan proyeksi lembaga internasional. Menurut FAO dan USDA, produksi beras Indonesia tahun ini diperkirakan mencapai 34–35 juta ton, mendekati capaian aktual nasional.
“Insyaallah dalam tiga bulan ke depan, bila tidak ada aral melintang, kami bisa umumkan bahwa Indonesia sudah swasembada beras. Dengan ketercukupan stok, tidak akan ada impor tahun ini,” tegas Mentan Amran.
Kedaulatan Pangan sebagai Cerminan Pancasila
Lebih dari sekadar pencapaian ekonomi, kedaulatan pangan mencerminkan penerapan nyata nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa. Nilai Kemanusiaan yang Adil dan Beradab mengingatkan agar pembangunan pertanian tidak hanya fokus pada produksi, tetapi juga memperhatikan kesejahteraan petani dan pelaku usaha kecil di sektor pangan.
Sementara itu, nilai Persatuan Indonesia dan Gotong Royong menjadi energi sosial dalam memperkuat ketahanan pangan melalui gerakan urban farming, koperasi tani, dan pengelolaan lahan produktif secara berkelanjutan.
Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa dan Nasionalisme menuntun bangsa untuk mensyukuri sumber daya alam serta mengelolanya dengan tanggung jawab. Kedaulatan pangan bukan sekadar ekonomi, tetapi juga spiritualitas dalam memelihara bumi dan hasilnya.
Puncaknya, nilai Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia menjadi tujuan akhir—yakni agar seluruh rakyat dari Sabang sampai Merauke dapat menikmati hasil bumi dengan harga terjangkau, kualitas layak, dan keberlanjutan terjamin.
Meneguhkan Pancasila sebagai Kompas Pembangunan
Di tengah ketidakpastian global, mulai dari krisis pangan, perang dagang, hingga perubahan iklim, nilai-nilai Pancasila tetap menjadi kompas moral bangsa. Pemerintah menegaskan bahwa kedaulatan pangan bukan hanya target pembangunan, melainkan manifestasi ideologi bangsa yang hidup di setiap sawah, ladang, dan jaring nelayan Indonesia.
“Kedaulatan pangan adalah cermin dari cara bangsa ini memaknai Pancasila—bukan sekadar ideologi, melainkan pedoman hidup yang tumbuh di lumpur sawah dan di keringat para petani,” ujar Sudaryono.
Dengan fondasi tersebut, Indonesia tidak hanya berupaya memenuhi kebutuhan pangan rakyatnya, tetapi juga menunjukkan kepada dunia bahwa ketahanan, kemandirian, dan keadilan sosial dapat terwujud ketika pembangunan berlandaskan nilai-nilai luhur Pancasila.
